Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 27 putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan ihwal kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal suatu permohonan. Di antara syarat formal yang dinilai dan dipertimbangkan Mahkamah adalah berkenaan dengan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan dimaksud. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan, “Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat: a. … b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau 28 bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. ...; 2. dst d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [3.3.2] Bahwa terhadap keterpenuhan persyaratan formal permohonan, in casu sistematika Permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021, yaitu telah menguraikan perihal “kewenangan Mahkamah Konstitusi” (hlm. 2-5), “kedudukan Hukum Pemohon” (hlm. 5-13), dan “alasan permohonan” (hlm. 13-23). Bahkan, sebelum menguraikan ketiga hal tersebut, Pemohon dan/atau kuasanya pun telah menguraikan perihal “identitas Pemohon” (hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan, Pemohon pun telah memuat “petitum”, yaitu hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (hlm. 23-24). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama isi/substansi setiap bagian dari sistematika permohonan, pada bagian hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum), pada pokoknya, dalam petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: 29 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) 3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau setidak-tidaknya menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat, “belum pernah menjabat satu periode masa jabatan sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur untuk waktu jabatan kurang dari 2,5 (dua setengah) tahun Perihal petitum dimaksud, dalam persidangan pada tanggal 12 Juli 2024, dengan agenda sidang Pemeriksan Pendahuluan, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki petitum sesuai dengan format petitum yang lazim digunakan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang, 12 Juli 2024, hlm. 26-31]. Dalam kaitan ini, sebagaimana telah dikutip di atas, petitum angka 2 dan angka 3 merupakan model substansi petitum yang sulit untuk dipahami oleh Mahkamah, apakah petitum angka 2 merupakan petitum yang berdiri sendiri/terpisah atau merupakan satu kesatuan petitum dengan petitum angka 3. Bilamana dimaknai sebagai petitum yang berdiri sendiri, apa yang sesungguhnya diinginkan Pemohon dengan mencantumkan/memuat frasa “bersyarat (conditionally unconstitutional). Perihal conditionally unconstitutional dimaksud, rumusan bersyarat yang dikehendaki Pemohon pun tidak terdapat dalam petitum angka 2 dimaksud. Sementara itu, bilamana petitum angka 2 dinilai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan petitum angka 3, dalam batas penalaran yang wajar, petitum angka 3 tidak dapat dipahami sebagai bentuk petitum bersyarat (conditionally unconstitutional) dari petitum angka 2. Terlebih, dalam p