Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, selanjutnya disebut UU Peradilan Umum), Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), dan Pasal 70 ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung, serta Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; 30 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 31 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum, Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah Agung, serta Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum: “Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.” Pasal 50 ayat (1) UU Mahkamah Agung: “Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat- surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi”. Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.” Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah Agung: “Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.” Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.” 32 2. Bahwa Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional, yaitu hak akan kepastian hukum yang adil (sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), hak konstitusional agar harta bendanya tidak dirampas secara semena-mena oleh proses peradilan yang asal-asalan, tidak obyektif, transparan, serta akuntabel sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, serta hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh suatu norma hukum sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa hak konstitusional Pemohon akan kepastian hukum yang adil, dan agar harta bendanya tidak dirampas secara semena-mena oleh proses peradilan yang asal-asalan, tidak obyektif, tidak transparan, serta akuntabel telah terjadi sebagaimana rangkaian proses peradilan, antara lain, Pemohon memiliki hak milik atas tanah seluas seluas 2080 M2 (dua ribu delapan puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 496/Pondok Jaya, Gambar Situasi Nomor 3600, tanggal 22 Juni 1991. Tanah tersebut Pemohon peroleh dengan cara membeli dari Albert Tobing. Oleh karena terjadi pemekaran wilayah maka SHM Nomor 496/Pondok Jaya diubah menjadi SHM Nomor 2791/Pondok Jaya; 4. Bahwa sebagai warga negara, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh suatu norma hukum atau oleh tindakan kepemerintahan sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, baik diskriminasi oleh norma undang-undang maupun diskriminasi yang terbit dari norma putusan pengadilan sebagai substitusi norma undang-undang yang mengikat umum; 5. Bahwa berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung yang menyatakan, “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali” dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”, dan Pasal-pasal lain yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 51 ayat (1) UU Peradilan Umum, Pasal 50 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), dan Pasal 70 ayat (2) UU Mahkamah Agung, serta Pasal 24 ayat (2) UU Ke