Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3.23.1: Bahwa tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan Hak Angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksanaan UU di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 31 e. Dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri pada 12 September 2019, Pemerintah berpandangan sebagai berikut: Pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden. Hal ini untuk menimalisir waktu dalam proses penentuan dalam pengangkatannya. Walaupun demikian, untuk menghindari kerancuan normatif dalam pengaturannya, serta terciptanya proses check and balance, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengangkatan Dewan Pengawas, mekanisme pengangkatan tetap melalui Panitia Seleksi serta membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap Calon Anggota Pengawas mengenai rekam jejaknya. f. Dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Kemenkumham dan Kemenpan RB pada 16 September 2019, Fraksi Nasdem berpandangan sebagai berikut: Setelah mengikuti semua perkembangan dan pembahasan yang dilakukan antara Panja dengan Pemerintah, maka kami setuju dengan status yang diberikan kepada Dewan Pengawas, dia bagian integral daripada lembaga KPK. g. Dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Kemenkumham dan Kemenpan RB pada 16 September 2019, Fraksi Partai Golkar: Dan yang kedua, disamping itu untuk menghindari terjadinya abuse of power dalam pemberantasan korupsi, Fraksi Golkar juga menyambut positif dibentuknya Dewan Pengawas untuk semakin menguatkan kelembagaan KPK dengan adanya Dewan Pengawas yang menjadi bagian integral dengan KPK, independensi, dan integritas KPK dalam menjalankan tugas akan tetap terjaga. h. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari Pansus Hak Angket KPK dan pertimbangan pendapat dari para ahli hukum tersebut, demi memberikan proses kontrol terhadap KPK dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pembentuk undang-undang memandang perlu untuk membentuk mekanisme pengawasan yang ideal dalam mengawasi tugas dan kewenangan KPK sebagai institusi 32 yang memiliki kewenangan yang besar dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, desain pengawasan melalui pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana yang diatur dalam UU a quo adalah bentuk pengawasan yang dipandang paling ideal dan efektif oleh pembentuk undang-undang dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. i. Terkait dengan kewenangan Dewan Pengawas, khususnya dalam pemberian izin atas penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan di dalam UU KPK yang dianggap akan berpotensi menempatkan KPK sebagai lembaga yang tidak independen dan memperlambat kerja pemberantasan korupsi sehingga rasionaliasi pembentuk undang- undang dengan dalih upaya pengawasan terhadap KPK yang perlu dipertanyakan konstitusionalitasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Hadirnya Dewan Pengawas tidak akan menimbulkan gangguan terhadap independensi dan kebebasan dari pengaruh manapun bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Keterangan ini mengacu pada politik hukum dari pembentuk undang-undang yang mendesain Dewan Pengawas sebagai sub-sistem dalam instansi KPK dengan tugas sebagai pengawas internal KPK. 2) Dewan Pengawas bukanlah kekuasaan dalam bentuk instansi atau lembaga yang berada di luar KPK yang dapat mempengaruhi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, akan tetapi Dewan Pengawas secara inheren adalah bagian dari internal KPK yang bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, kehadiran Dewan Pengawas dalam instansi KPK akan memaksimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 3) Kehadiran Dewan Pengawas sebagai sub-sistem dalam instansi KPK yang juga merupakan bentuk usaha nyata dari pembentuk undang- undang dalam melakukan penguatan, pembenahan, dan pemaksimalan pada sistem pengawasan KPK guna tercapainya 33 prinsip good governance dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 4) Keberadaan Dewan Pengawas hanya berimplikasi pada berubahnya mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Sehingga pembentukan dan pemberian kewenangan kepada Dewan Pengawas dalam pasal a quo sama sekali tidak mengurangi independensi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam waktu 1x24 jam mohon sadap itu langsung dikabulkan atau kalau tidak dikabulkan, wajib untuk memberikan alasannya. Sampai sekarang penyadapan izin, kosong, tidak ada izin sadap. 5) Dewan Pengawas tidak dapat disamakan dengan lembaga pengawas eksternal yang ada pada lembaga penegak hukum lainnya, seperti Komisi Kepolisian Nasional sebagai pengawas eksternal untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal untuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejaksaan Agung). Dalam hal pengawasan internal, terdapat Inspektorat Pengawasan Umum, Pengamanan Internal, dan Divisi Profesi dan Pengamanan pada Polri, dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Agung. Model pengawasan tersebut tidak dimiliki oleh KPK dan pengawasan secara internal yang ada selama ini tidak cukup untuk mengawasi secara efektif kewenangan KPK yang begitu luar biasa. 6) Berdasarkan kewenangan atribusi yang dimiliki oleh DPR RI dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, bahwa DPR RI memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Oleh karena itu, DPR RI berwenang untuk memberikan pengaturan mengenai Dewan Pengawas di dalam UU a quo untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Hal tersebut merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang tidak melampaui kewenangan, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. 7) Pandangan DPR RI tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 012-016-019/PUU- 34 IV/2006 yang menyatakan “.... Bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya” (vide, halaman 269). 8) Oleh karena itu, opini Para Pemohon yang menyatakan bahwa pengaturan tentang kewenangan dewan pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan dalam UU KPK akan menghambat kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menyimpang dari suatu sistem pengawasan adalah opini yang tidak berdasar. 3. Terkait dengan Materi Mengenai Pemberian Kewenangan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan a. Terhadap pengujian materiil UU KPK Perubahan Kedua yang diajukan oleh Para Pemohon Perkara 70, khususnya ketentuan Pasal 40 ayat (1) yang mengatur mengenai pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, DPR RI menerangkan dan menegaskan beberapa hal sebagai berikut: 1) Bahwa pengaturan penghentian penyidikan dan penuntutan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang merupakan pilihan kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang justru dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi, serta memastikan proses penegakan hukumnya sendiri 2) Bahwa ketentuan Pasal 38 UU KPK Perubahan Kedua menyatakan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK, kecuali ditentukan lain dalam U