Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009 ), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Hasil Tangkapan Layar (Screenshoot) Pesan dari BCA Finance tentang persetujuan relaksasi yang dikirimkan melalui WhatsApp; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Johanes Halim; 11. Bukti P- 11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor SP.Han/1189/XI/RES.1.11./2021/Ditreskrimum terhadap tersangka atas nama Johanes Halim alias Johan bin Acai; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi Surat Nomor B/22876/XI/RES.1.11./2021/ Ditreskrimum perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan atas nama Johanes Halim alias Johan bin Acai. 33 [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, selanjutnya disebut UU 42/1999), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak 34 dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengajuan norma yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP serta Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya, sebagai berikut: Pasal 372 KUHP Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Pasal 30 UU 42/1999 Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. 35 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, dan merupakan pasangan suami istri, yang terdaftar berdasarkan Akta Nikah Nomor 218/JU/PK/2015 dikeluarkan di Jakarta, tanggal 14 Febuari 2015. 3. Bahwa Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I secara faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga ketika Penerima Fidusia atau kreditur melaporkan Pemohon I sebagai debitur lalu kemudian ditangkap dan ditahan, maka Pemohon II, baik secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah dengan ditangkap dan ditahannya Pemohon I telah memberi dampak yang masif bagi Pemohon II dan keluarga. Segala urusan bisnis terhambat dan keluarga semakin mengalami kesulitan ekonomi karena Pemohon I merupakan tulang punggung dari keluarga. 4. Bahwa Pemohon I telah ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditahan dalam tahanan Polda Metro Jaya dengan alasan penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP dan Pasal 36 UU 42/1999. 5. Bahwa penangkapan dan penahanan Pemohon I mendasarkan pada ketentuan Pasal 372 KUHP yang merugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum para Pemohon. Ketidakpastian hukum dimaksud karena dengan tidak ditunjuknya objek jaminan fidusia yang nantinya menjadi hak debitur karena dilindungi sebagai harta benda yang berada di bawah kekuasaanya telah disangkakan sebagai penggelapan sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 6. Bahwa alasan para Pemohon tidak menunjukkan unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi benda yang berada dalam penguasaannya agar tidak dilakukan penarikan dengan sewenang-wenang serta cenderung melanggar hukum sebagaimana yang sebelumnya pernah terjadi dengan objek jaminan fidusia yang lain; 7. Bahwa para Pemohon tidak melakukan pengujian norma Pasal 36 UU 42/1999 yang menjadi dasar penangkapan dan penahanan kepada Pemohon I, karena Pemohon I sama sekali tidak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dilarang dalam pasal a quo. Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana dikemukakan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, para 36 Pemohon telah dapat menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul karena adanya hubungan kausal (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon. Oleh karenanya, apabila permohonan