Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Maros oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros (Model DB-P.KWK-KPU) tertanggal 28 Juni 2010, sedangkan dalam positanya Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros tertanggal 29 Juni 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus 57 perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Maros dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 29/P.KWK-MR/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros tertanggal 29 Juni 2010 (vide Bukti P-1) maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. 58 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) ditentukan, antara lain, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros dengan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2010 (vide Bukti P-4); [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.9] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.10] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan memberikan penilaian hukum pada uraian tentang Pendapat Mahkamah; Dalam Eksepsi 59 [3.11] Menimbang bahwa dalam jawabannya baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Eksepsi Termohon: • Permohonan Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup (materiale sphere) kewenangan Mahkamah. Eksepsi Pihak Terkait: • Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libellum); • Permohonan Pemohon dan salah objek (error in objecto); Pokok Permohonan [3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2010-2015 di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan tidak berjalan sesuai tahapan sebagaimana yang terjadwal dalam Lampiran 1 (satu) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2009 Nomor 01/P.KWK-MR/XII/2009 tertanggal 22 Desember 2009, sehingga sangat merugikan Pemohon yang masih intens untuk mengajukan pelaporan mengenai adanya dugaan tindak pidana money politic (politik uang) yang bersifat masif yang seharusnya berakhir pada tanggal 30 Juni 2010. Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa fotokopi Lampiran 1: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2009 Nomor 01/P.KWK-MR/XII/2009 tentang Jadwal Waktu Program Kegiatan pada Putaran Pertama tertanggal 22 Desember 2009; [3.12.2] Bahwa menurut Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros juga telah melanggar ketentuan dari Pasal 65 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dimana Komisi Pemilihan Umum Daerah seharusnya mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon, tetapi ternyata tidak dilaksanakan secara terbuka sehingga melanggar asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam berdemokrasi di Indonesia; 60 [3.12.3] Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dipenuhi dengan perbuatan kecurangan melalui praktik money politic yang bersifat masif dengan cara membagi-bagikan uang dan sembako kepada masyarakat pemilih, sementara Panwaslu Kabupaten Maros telah jelas dan nyata membiarkan proses terjadinya money politic tersebut; Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-6 sampai dengan P-106 berupa fotokopi Surat Pernyataan Sikap dari 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2010-2015 tertanggal 23 Juni 2010; fotokopi Kliping dari berbagai media massa cetak yang memuat dugaan terjadinya money politic; fotokopi Data Pelapor, Terlapor, Saksi, Barang Bukti, serta Tempat Kejadian Perkara (TKP) Pelanggaran Pemilukada, fotoko