Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; 197 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 198 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Praktisi Hukum/Advokat yang merasa hak konstitusional mereka terhalang oleh adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) yaitu keharusan satu-satunya wadah Organisasi Advokat, Pasal 30 ayat (2) yakni kewajiban setiap advokat menjadi anggota Organisasi Advokat, dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang memberi limit waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Advokat Organisasi Advokat sudah harus terbentuk karena menurut para Pemohon ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, bertentangan dengan kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan 199 bernegara, karena para Pemohon yang bernaung di bawah Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan telah disumpah oleh Alim Ulama atau Rohaniwan Agama Kristen Protestan karena putusan Mahkamah Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009 tidak ditaati dan dipatuhi oleh Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sehingga para kandidat Advokat KAI tidak disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan tidak diperkenankan beracara di pengadilan, padahal hak-hak para Pemohon tersebut dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah [3.9] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan para Pihak Terkait, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon dan Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.9.1] Menimbang bahwa para Pemohon memohon pengujian konstitusional atas Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat dengan batu uji yakni Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945; [3.9.2] Menimbang bahwa selain dari Pasal 28 UUD 1945, pasal-pasal UUD 1945 lainnya yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon adalah pasal-pasal yang telah dijadikan batu uji dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Mahkamah Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 dan putusan Nomor 66/PUU- VIII/2010, tanggal 27 Juni 2011 mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam putusan a quo; 200 [3.9.3] Menimbang bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang merupakan satu-satunya batu uji baru dalam permohonan para Pemohon, pada hakikatnya sama maknanya dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menentukan , “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” yang telah dijadikan batu uji dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 yang menolak permohonan para Pemohon. Dengan demikian, pengujian Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang telah diuji dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006 dan permohonan Nomor 66/PUU-VIII/2010 dengan alasan yang sama harus dinyatakan ne bis in idem; [3.9.4] Menimbang bahwa seperti halnya yang telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010, tanggal 27 Juni 2011, Pasal 30 ayat (2) UU Advokat adalah konsekuensi logis dari Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, pengujian Pasal 30 ayat (2) UU Advokat dengan alasan dan batu uji yang sama dengan permohonan No