Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Termohon: (1) Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012, tanggal 26 September 2012 (vide Bukti P-3); 136 (2) Nomor 69/Kpts/KPU-Kota/IX/2012tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu Tahun 2012, tanggal 26 September 2012 (vide Bukti P-4); (3) Berita Acara Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, (Model DB-KWK.KPU), tanggal 26 September 2012 (vide Bukti P-5); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 137 Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah a quo, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan eksepsi sebagai berikut: 1. Eksepsi Termohon Permohonan Pemohon error in objecto karena tidak menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon; 138 2. Eksepsi Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, karena: a. tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. petitum permohonan tidak mohon untuk membatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan c. tidak mengajukan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang menurut Pemohon; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi a quo sebagai berikut: [3.5.1] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Mahkamah berpendapat bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran- pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain money politic, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah berkaitan mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012, yaitu keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yaitu: (i) Nomor 68/Kpts/KPU- 139 KOTA/IX/2012, tanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2012; (ii) Nomor 69/Kpts/KPU-Kota/IX/2012, tanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu Tahun 2012; dan (iii) Berita Acara Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Dengan demikian berdasarkan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait a quo tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran- pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada; [3.5.2] Terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon dalam petitumnya tidak mohon untuk membatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Mahkamah berpendapat apabila mencermati petitum Nomor 2 dan 3, Pemohon telah dengan jelas dan tegas mohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 68/Kpts/KPU-KOTA/IX/2012, tanggal 26 September 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Waliko