Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 35 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 36 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. … e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; f. … terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 37 2. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, mahasiswa, dan telah memiliki hak pilih dalam Pilkada 2024 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Mahasiswa, dan telah terdaftar sebagai Pemilih Tetap dalam Pilkada 2024 [vide Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-6]; 3. Bahwa menurut para Pemohon, dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 para Pemohon berhalangan mendapatkan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkepastian hukum karena ketentuan norma pasal a quo tidak memuat norma terkait "mekanisme penghitungan" syarat minimum usia calon kepala daerah sehingga menyebabkan proses pencalonan menjadi tidak berkepastian dan berlanjut pada proses yang tidak demokratis; Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para Pemohon adalah benar perorangan warga Negara Indonesia [vide Bukti P-3], berstatus sebagai mahasiswa [vide Bukti P-4], dan menerangkan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada 2024. Dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, para Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual perihal anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni para Pemohon berhalangan mendapatkan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkepastian hukum karena ketentuan norma pasal a quo tidak memuat kapan “penghitungan" syarat minimum usia calon kepala daerah ditentukan sehingga menyebabkan proses pencalonan menjadi tidak berkepastian dan sekaligus mengancam pemilihan yang demokratis. Lebih lanjut, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yakni adanya ketidakpastian hukum. Potensi kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016. 38 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar perkara a quo diputus sebelum tanggal 27 Agustus 2024. Argumentasi permohonan provisi demikian didasarkan pada timeline (tahapan) penyelenggaraan Pilkada 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan J