Pengujian Materiil Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu frasa [sic!] “korupsi” dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, selanjutnya disebut UU 16/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 29 kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah frasa [sic!] “korupsi” dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut: “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan frasa [sic!] “korupsi” dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 30 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengkualifikasi dirinya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang concern pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang menginginkan penambahan kewenangan Jaksa untuk menyidik perkara korupsi, kolusi dan nepotisme agar terjadi fastabiqul khairat (berlomba- lomba dalam kebaikan), sehingga tercapai maksud dan tujuan pembentukan organisasi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertuang dalam Akta Pendiriannya, di mana dalam Pasal 5 Akta Pendiriannya disebutkan bahwa: “Untuk mencapai maksud dan tujuan …, Perkumpulan akan menjalankan usaha-usaha yang sesuai dan tidak bertentangan dengan sifat suatu perkumpulan, diantaranya: 1) … 2) Memberikan dorongan bagi kehidupan masyarakat yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 3) memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat untuk bersedia membantu pemerintah dalam membrantas korupsi, kolusi dan nepotisme. 4) Memberikan bantuan kepada pihak terkait seperti kepolisian, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dan Kjejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi, kolusi dan nepotisme. 5) …“ 4. Bahwa Pemohon I, sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (4) Akta Pendiriannya, diwakilkan oleh “Koordinator dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang badan pendiri atau seorang atau lebih yang mendapat kekuasaan dari mereka, berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan…”. Sedangkan, Pemohon II [dalam permohonan tertulis Pemohon I] sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) Akta Pendiriannya diwakilkan oleh “Pengurus harian dalam hal ini Ketua, yang jika berhalangan atau tidak ada diwakili oleh Wakil Ketua, mewakili Badan Pengurus; dan karena itu mewakili “lembaga”, baik di dalam maupun di luar Pengadilan,…”; 5. Bahwa Pemohon III menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai warga negara Indonesia, yang juga merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS, yang bercita-cita ingin menjadi Jaksa yang berwenang melakukan penyidikan perkara korupsi serta menginginkan dilakukan penambahan kewenangan Jaksa untuk menyidik perkara kolusi dan nepotisme; 6. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan UUD 1945, para Pemohon menguraikan sebagai berikut: 31 a. Para Pemohon sebagai rakyat biasa yang tidak memiliki akses kewenangan terhadap keuangan negara, menginginkan pemberantasan korupsi dilakukan secara masif termasuk oleh Kejaksaan; b. Sebagai negara hukum, semua hal yang sudah diatur dalam Undang-Undang (penyidikan jaksa) dan tidak dilarang oleh UUD 1945 maka kewenangan penyidikan perkara korupsi oleh Kejaksaan adalah sah dan mengikat secara hukum; c. Seharusnya korban korupsi mendapat perlindungan guna kesejahteraan umum dan keadilan dalam bentuk pemberantasan korup