Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 35 Indonesia Tahun 2020 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755, selanjutnya disebut UU 11/2021) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 36 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah Pasal 40A UU 11/2021 yang selengkapnya menyatakan, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)”; 2. Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah atau berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 40A UU 11/2021; 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III merupakan Jaksa/Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dengan jabatan Jaksa Fungsional (Pejabat Fungsional Jaksa) pada Kejaksaan Republik Indonesia dengan jabatan Jaksa Utama Madya/Pembina Utama Madya (IV/d). Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mengalami kerugian hak konstitusional secara langsung atau bersifat spesifik dan aktual dan nyata karena telah genap berusia 60 tahun, dan dengan berlakunya Pasal 40A UU 11/2021 tidak mendapatkan hak Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun; 37 4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III harus diberhentikan dengan hormat secara paksa karena saat UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III belum genap berusia 60 Tahun, hanya berselang 3 bulan bagi Pemohon I yang genap 60 Tahun pada tanggal 01 Maret 2022, Pemohon II yang genap berusia 60 Tahun pada tanggal 03 Maret 2022, sementara bagi Pemohon III hanya berselang 4 bulan, di mana Pemohon III genap berusia 60 Tahun pada 16 April 2022. Sementara, terhadap Jaksa yang berusia genap 60 Tahun atau lebih, saat UU 11/2021 di undangkan, yakni per 31 Desember 2021, tidak diberhentikan dengan hormat secara paksa karena tetap mengikuti batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 5. Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V merupakan Jaksa Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, saat ini menduduki jabatan Jaksa Fungsional (Pejabat Fungsional Jaksa) pada Kejaksaan Republik Indonesia, dengan jabatan Pemohon IV Jaksa Utama Madya/Pembina Utama Madya (IV/d) dan Pemohon V Jaksa Utama Muda (IV/c). Pada November 2022 Pemohon IV akan berusia 60 tahun, sedangkan Pemohon V akan berusia 60 tahun pada 24 Oktober 2022 ini. Dengan berlakunya Pasal 40A UU 11/2021 mengakibatkan Pemohon IV dan Pemohon V tidak akan mendapatkan Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun; 6. Bahwa Pemohon VI adalah Pegawai/Aparatur Sipil Negara, yang telah diangkat menjadi Jaksa dan saat ini menjabat sebagai Jaksa Utama Muda/Pembina Utama Muda IV/c. Pemohon VI lahir pada tahun 1964 yang dalam penalaran yang wajar akan terkena ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021; 7. Bahwa ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 tersebut telah berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan segera terjadi kepada Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI karena dipaksa harus berhenti bekerja; 8. Bahwa Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI mengalami kerugian nyata berupa kehilangan hak untuk naik pangkat dari pangkat golongan IV/d ke IV/e dan/atau Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) menjadi IV/e, 38 merupakan kerugian penghasilan yang nyata berupa gaji pokok dan penghasilan lainnya yang sah berupa tunjangan Jaksa selaku pejabat fungsional dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang sah. Bahwa berdasarkan uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang bersifat aktual, sedangkan Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI kerugian yang dialaminya bersifat potensial dengan berlakunya norma Pasal 40A UU