Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4744, selanjutnya disebut UU 29/2007) yang menyatakan, “Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara 33 terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama”, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma frasa yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) UU 29/2007 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 34 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 35 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon. Pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai warga DKI Jakarta yang turut membayar retribusi dan pajak serta terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilih dalam Pemilukada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, merasa dirugikan hak konstitusionalnya jika Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2012 dilaksanakan hingga putaran kedua, karena akan menghabiskan anggaran Pemerintah DKI Jakarta kurang lebih Rp.200 milyar. Dana tersebut bersumber antara lain dari pajak dan retribusi yang para Pemohon bayarkan, padahal pajak dan retribusi dapat dipergunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa pengaturan tentang Pemilukada pada Pasal 11 ayat (2) UU 29/2007 berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 107 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 mengenai hal yang sama untuk provinsi lain. Menurut para Pemohon, Pasal 11 ayat (2) UU 29/2007 melanggar prinsip persamaan dalam hukum yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta bersifat diskriminatif sehingga melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; [3.8] Menimbang bahwa setelah mencermati dokumen kelengkapan pengajuan permohonan dan bukti yang diajukan para Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa para Pemohon adalah warga DKI Jakarta (vide fotokopi KTP DKI Jakarta atas nama para Pemohon) yang turut membayar retribusi serta pajak (vide Bukti P-3 berupa fotokopi kartu NPWP atas nama Mohamad Huda) serta memiliki hak menjadi pemilih dalam Pemilukada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menilai terdapat potensi kerugian berupa pemborosan dan tidak efisiennya penggunaan anggaran jika pemungutan suara dalam Pemilukada Provinsi DKI Jakarta dilakukan dua tahap atau dua putaran padahal terdapat kemungkinan untuk melakukan pemungutan suara hanya satu putaran saja. Demikian juga dengan adanya potensi perlakuan berbeda antara Provinsi DKI Jakarta yang mengharuskan dilakukan putaran kedua karena tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 50% (lima puluh persen) lebih dengan provinsi lain yang hanya mensyaratkan perolehan suara 30% (tiga puluh persen) atau lebih. Dengan pertimbangan demikian, Mahkamah menilai pengujian Pasal 11 ayat (2) Undang- 36 Undang a quo berkemungkinan menghilangkan potensi kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon; [3.10] Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami sebagaimana dalil-dalil para Pemohon terkait keberadaan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang a quo, terutama potensi pemborosan atau ketidakefisienan penggunaan anggaran daerah yang bersumber dari pajak dan/atau retribusi penduduk, serta potensi terlanggarnya prinsip persamaan dalam hukum dan prinsip non-diskriminatif dalam Pemilukada, menurut Mahkamah, para Pemohon prima facie memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang a quo; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 11 ayat (2) UU 29/2007 yang menyatakan, “Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara s