Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 70 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899 selanjutnya disebut UU 37/2008) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 71 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008, yang rumusan adalah sebagai berikut: Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 Ombudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal: a … 72 b substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan; 2. Bahwa Pemohon menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) [vide Bukti P-1] yang pernah mengajukan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut ORI); 3. Bahwa menurut anggapan Pemohon, ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 menyebabkan Pemohon menemukan hambatan/kesulitan mengajukan laporan atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara sehingga hak konstitusional Pemohon atas perlindungan yang adil dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya pasal a quo; 4. Bahwa Pemohon menjelaskan pernah menjadi pelapor tindak pidana penipuan/penggelapan berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi oleh PT Equityworld Future, yang kemudian dilaporkan ke Polres Kota Depok dengan laporan Nomor STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok, bertanggal 5 Desember 2011, namun Penyidik menghentikan penyidikannya dengan mengeluarkan Surat perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SPPP/58/III/2012/Reskrim, bertanggal 31 Maret 2013. Selanjutnya Pemohon mengajukan Praperadilan pada tanggal 9 Januari 2019, yang telah diputus dalam Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Dpk dengan amar menolak permohonan praperadilan Pemohon; 5. Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan laporan kepada ORI terkait dengan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Penyidik Polres Depok sehingga meminta untuk dilakukan kembali penyidikan. Terhadap laporan tersebut, dinyatakan tidak dapat diperiksa karena laporan Pemohon telah diperiksa oleh Pengadilan sehingga bukan kewenangan ORI untuk memeriksa permasalahan tersebut dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008; 6. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah dapat menguraikan dan menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah mengajukan laporan ke ORI terkait dengan lanjutan proses laporan kasus penipuan/penggelapan 73 yang dialaminya. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma dari undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu di antaranya hak untuk mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang anggapan kerugian hak konstitusional yang di alami dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 36 ayat (1