PPengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13/2003) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3]danparagraf [3.4]di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut: [3.5.1] Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III masing-masing adalah Ketua Umum federasi serikat pekerja/serikat buruh, yaitu Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, dan Pengurus cabang Kabupaten Karawang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Ketiga Pemohon tersebut menjelaskan kualifikasinya sebagai sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama; [3.5.2] Bahwa Pemohon IV adalah perseorangan warganegara Indonesia yang masih aktif bekerja dengan perikatan perjanjian kerja waktu tertentu, sebagai Operator Sparepart sejak tanggal 22 Maret 2009 di PT. Banteng Pratama Rubber, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan, Km. 1.5, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, yang memproduksi ban motor; [3.5.3] Bahwa Pemohon V adalah perseorangan warganegara Indonesia yang masih aktif bekerja dengan perikatan perjanjian kerja waktu tertentu, sebagai Operator Stamping sejak tanggal 28 Januari 2005, di PT. Asalta Mandiri Agung, yang berkedudukan di Jalan Roda Pembangunan, RT.002, RW.05, Cibinong, Kabupaten Bogor, yang memproduksi sparepart kendaraan bermotor; [3.5.4] Bahwa Pemohon VI adalah perseorangan warganegara Indonesia yang masih aktif bekerja dengan perikatan perjanjian kerja waktu tertentu, sebagai Operator Sewing Singlett sejak tanggal 19 September 2005 di PT. Sinta Pertiwi, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 yang berkedudukan di Jalan Kapuk Kamal Raya, Nomor 100, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, yang memproduksi pakaian dalam laki-laki dan perempuan; [3.5.5] Bahwa Pemohon VII adalah perseorangan warganegara Indonesia yang masih aktif bekerja dengan perikatan perjanjian kerja waktu tertentu, sebagai Foreman Produksi sejak tanggal 5 Maret 2008 di PT. Bangunperkasa Adhitamasentra, yang berkedudukan di Jalan Raya Kosambi-Curug, Kp. Krajan II, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, yang memproduksi papan semen; [3.5.6] Bahwa Pemohon VIII adalah perseorangan warganegara Indonesia yang masih aktif bekerja dengan perikatan perjanjian kerja waktu tertentu pada Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja, sebagai Operator Sewing sejak bulan Januari 2013 di PT. Bintang Abadi Angkasa, yang berkedudukan di Cluster May Flower Galuh Mas Blok IXB C17 Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, yang memproduksi pakaian dalam laki-laki; [3.5.7] Bahwa para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya memberikan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Berlakunya norma dalam ketentuan sepanjang frasa “demi hukum” pada Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003, belum dapat memberikan jaminan hukum bagi para Pemohon, khususnya Pemohon IVsampai dengan Pemohon VIII untuk mendapatkan pengakuan status hubungan kerja dari perusahaan pemberi kerja sehingga berakibat hilangnya perlindungan dan kepastian hukum yang merupakan hak-hak konstitusional para Pemohon; 2. Bahwa Pemohon II, Pemohon VII, dan Pemohon VIII telah menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan penerapan perjanjian kerja waktu tertentu, baik yang dilakukan oleh Perusahaan Pemberi Pekerjaan maupun oleh Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah kota/kabupaten setempat. Selanjutnya instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah kota/kabupaten tersebut melakukan pemeriksaan ke perusahaan terkait dan menerbitkan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, namu