Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, selanjutnya disebut UU 27/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 39 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan 40 oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Pemohon dalam permohonan a quo masing-masing adalah: 1. Pemohon I, Dr. Bambang Supriyanto, S.H., M.Kn., adalah warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; 2. Pemohon II, Aryani Artisari, S.H., M.Kn., adalah warga negara Indonesia, anggota Partai Demokrat; 3. Pemohon III, Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., adalah warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; 4. Pemohon IV, Aristya Agung Setiawan, S.H., M.Kn., adalah warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; Dengan demikian para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK dapat mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.6] Menimbang bahwa di samping para Pemohon harus memenuhi kualifikasi sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga wajib menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 41 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan pengujian Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009 yang menyatakan, “Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Pemohon pasal a quo bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena DPR telah menggunakan hak angket untuk menilai kebijakan Pemerintah mengenai kasus Bank Century, dimana kasus tersebut terjadi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama tahun 2004 – 2009. Menurut para Pemohon, penggunaan hak angket oleh DPR seharusnya merujuk kepada ketentuan Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 bahwa Presiden dan DPR dipilih dalam pemilihan umum pada periode yang sama dan dalam jangka jabatan yang sama pula. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, hak angket seharusnya digunakan oleh DPR untuk menilai kebijakan Pemerintah dalam periode yang sama dengan masa jabatan DPR. Terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah menilai bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan penggunaan hak angket oleh DPR untuk menilai kebijakan Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama. Jika hal tersebut yang dipersoalkan oleh para 42 Pemohon, maka menurut Mahkamah pihak yang dirugikan oleh penggunaan hak angket oleh DPR adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan bukan Pemohon. Mahkamah dalam beberapa putusannya sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6], telah mensyaratkan adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya Undang-Undang. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta adanya hubungan sebab akibat antara kerugian Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Syarat kerugian konstitusional tersebut harus dialami sendiri oleh Pemohon dalam pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Setelah mencermati dalil permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional para Pemohon oleh berlakunya Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009. Jika yang menjadi permasalahan para Pemohon tersebut mengenai mekanisme penggunaan hak angket oleh DPR, maka tidak tepat apabila para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 77 ayat (3) UU 27/2009, sebab persoalan mengenai penggunaan hak angket lebih tepat apabila diajukan dalam sengketa kewenangan lembaga negara antara Presiden dan DPR. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpe