Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). [3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu: 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 56 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji undang- undang terhadap UUD 1945; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah secara prima facie berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Pokok Permohonan; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, antara lain adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Sementara itu, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 57 [3.6] Menimbang bahwa karena prima facie Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan Pemohon prima facie memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan karena masalah kewenangan dan legal standing dalam perkara ini sangat terkait dengan pokok permohonannya; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dirugikan oleh berlakunya Pasal 160 KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan delik, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa negara hendaknya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat; 2. Bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, berkedaulatan rakyat, dan berdasar atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat); 3. Bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; 4. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 5. Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya; 6. Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; 58 7. Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; 8. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; 9. Bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara 6/PUU-V/2007 berpendapat bahwa materi muatan Pasal 160 bersifat diskriminatif karena memberikan privilege yang sangat berlebihan untuk melindungi kekuasaan pemerintahan, dan oleh karena itu bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum dan tergolong melanggar HAM karena secara tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dapat membuktikan kerugian konstitusionalnya oleh berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga prima facie Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 160 KHUP bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 59 1. Bahwa norma yang dikandung dalam Pasal 160 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan pasal a quo bersifat sangat lentur, subjektif, dan bergantung interpretasi penguasa yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana; 2. Bahwa rumusan Pasal 160 KUHP dapat berdampak merusak nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dengan mencederai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; 3. Bahwa ketentuan Pasal 160 KUHP dapat menghambat setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; 4. Bahwa dengan penerapan Pasal 160 KUHP telah membatasi ruang gerak Pemohon sebagai aktivis dan politisi dalam mengeluarkan pendapat, mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat; 5. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 160 KUHP terhadap diri Pemohon baik kelak terbukti maupun tidak terbukti, merupakan pembunuhan karakter terhadap diri Pemohon sekaligus pembunuhan karir politik Pemohon; [3.11] Menimbang b