Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2011) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 47 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 48 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011, yang rumusan adalah sebagai berikut: “(1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART” 2. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian hak-hak konstitusional berupa ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 sebagai akibat tidak adanya pengaturan periodisasi dan masa jabatan ketua partai politik yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) partai politik; 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai perorangan warga Negara Indonesia [vide bukti P-3], yang memiliki keinginan untuk bergabung menjadi anggota salah satu partai politik. Dalam hal ini, ketentuan norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon I dan Pemohon II berupa tidak adanya kesempatan dalam mengembangkan karir politiknya karena tidak diaturnya ketentuan mengenai periodisasi dan masa jabatan ketua umum yang baku dan wajib diikuti oleh setiap partai politik dalam norma pasal a quo. Sejalan dengan itu, dengan tidak adanya pengaturan pembatasan periodisasi dimaksud, Pemohon I dan Pemohon II berpotensi kehilangan hak untuk dipilih sebagai ketua umum sebuah partai politik; 4. Bahwa Pemohon III sebagai perorangan warga Negara Indonesia, merupakan pengurus badan penanggulangan bencana DPP Partai Golongan Karya (Partai Golkar), yang dibuktikan dengan Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: SKEP-45/DPP/GOLKAR/VIII/2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Badan Penanggulangan Bencana DPP Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024 (Hasil Perubahan), sebagai Tenaga Fungsional/Ahli Kesehatan [vide bukti P-4]. Dalam kaitan ini, Pemohon III memiliki kekhawatiran bahwa dengan tidak adanya pengaturan periodisasi dan masa jabatan ketua umum yang diatur secara rigid berdasarkan acuan yang telah ditetapkan dalam UU 2/2011 maka, terdapat potensi masa jabatan ketua umum Partai Golkar yang saat ini ditetapkan selama 5 (lima) tahun dapat diubah menjadi lebih lama; 49 5. Bahwa Pemohon IV sebagai perorangan warga Negara Indonesia, merupakan anggota Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Nasdem [vide bukti P-5]. Dalam hal ini, Pemohon IV menerangkan mengalami kerugian hak konstitusional berupa ketidakpastian hukum perihal periodisasi dan masa jabatan ketua umum partai Nasdem. Meskipun, dalam AD dan ART Partai Nasdem telah mengatur bahwa ketua umum ditetapkan oleh majelis tinggi partai setiap 5 (lima) tahun sekali dalam kongres, namun tidak ada ketentuan mengenai pembatasan periodisasi masa jabatan ketua umum dalam AD dan ART Partai Nasdem; 6. Bahwa seluruh kerugian hak-hak konstitusional para Pemohon di atas terjadi karena tidak adanya acuan baku bagi partai politik berkenaan dengan adanya periodisasi dan masa jabatan ketua umum partai politik, sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum oleh karena selama ini pengaturan periodisasi dan masa jabatan yang hanya diatur melalui AD dan ART partai politik yang dapat berubah-ubah berdasarkan hasil musyawarah nasional maupun kongres atau sebutan lainnya. Terlebih, tanpa adanya pengaturan periodisasi dan masa jabatan ketua umum partai politik dalam pengaturan yang rigid ke dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011, secara langsung atau tidak langsung organisasi partai politik akan mengarah kepada kekuasaan otoriter dan adanya pembentukan dinasti kepengurusan, sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power); 7. Bahwa menurut para Pemohon dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon a quo, maka potensi kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon tidak akan terjadi. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan