Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) terhadap Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 12 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [3.4] Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) UU MK yang mengandung kesamaan dengan permohonan yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010; Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011 yang kemudian menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 46/PUU-IX/2011, tanggal 1 November 2011, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah, maka untuk mempertimbangkan permohonan a quo, Mahkamah perlu terlebih dahulu merujuk pertimbangan hukum dalam ketiga putusan tersebut yang antara lain, bahwa apabila Mahkamah menguji materi pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan a quo, maka secara tidak langsung Mahkamah akan pula menguji materi yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang berarti Mahkamah akan menguji konstitusionalitas dari materi UUD 1945. Secara konstitusional hal demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah karena keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD 1945; [3.5] Menimbang bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan a quo, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo, maka kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan; 13 4.