Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Singkawang Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 57/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 bertanggal 25 September 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 58/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 bertanggal 25 September 2012; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah mengadili memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan; Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 181   Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 juncto UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 182   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 tersebut; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilu Kepala Daerah berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (substantive justice); Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah- masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada; Bahwa petitum permohonan Pemohon berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yakni rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang tahun 2012 dan penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang tahun 2012; 183   Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu Kepala Daerah untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon Kepala Daerah yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 57/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (vide bukti P3 = T2), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Singkawang Nomor Urut 3. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Keputusan Termohon berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 dan Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota 184   Singkawang Tahun 2012 ditetapkan oleh Termohon pada hari Selas