Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 3. Bukti P- 3 : Print-out Dokumentasi Kegiatan Pemohon I dalam Constitutional Law Students Association dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 dan Menyongsong Pilkada Serentak 2024; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Besar Indonesian Law Debating Society Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 01/001/SK/ILDSFHUI/III/2024; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II; 6. Bukti P- 6 : Print-out bukti Pemohon II terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024 berdasarkan Situs Resmi Komisi Pemilihan Umum, cekdptonline.kpu.go.id 38 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, selanjutnya disebut UU 1/2015), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 39 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 yang pada pokoknya menyatakan, “Dalam kampanye dilarang: i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan”. Berkenaan dengan hal tersebut, para Pemohon menjelaskan norma Pasal 69 huruf I UU 1/2015 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 (Pilkada 2024). Sebagai mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 69 huruf i UU 40 1/2015, yaitu adanya potensi tertutupnya informasi mengenai gagasan para calon pemimpin dalam ruang dialog akademis yang akan berpengaruh terhadap pilihan para Pemohon sebagai pemilih pemula dalam Pilkada 2024. 3. Bahwa menurut para Pemohon dengan menguji secara langsung calon kepala daerah oleh semua kalangan termasuk dalam forum akademik, akan mampu menentukan pilihan yang tepat sehingga dapat menuntaskan masalah di daerah terutama di daerah para Pemohon berasal dan berkuliah saat ini dan tidak hanya mengedepankan urusan politik semata. Tanpa kesempatan yang lebih terbuka untuk menguji calon, para Pemohon potensial dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak memeroleh manfaat dari ilmu pengetahuan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa menurut para Pemohon norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 menimbulkan ketidakpastian hukum dengan melarang adanya kampanye di perguruan tinggi bagi calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Padahal, kesempatan dimaksud seharusnya menjadi hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa menurut para Pemohon, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon, maka kerugian konstitusional tidak adanya kesempatan para civitas akademika untuk menguji visi dan misi calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam kerangka akademis di perguruan tinggi serta ketidakpastian hukum dalam pengaturan dalam rezim hukum pemilihan kepala daerah seperti yang didalilkan oleh para Pemohon tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud menurut Mahkamah, bersifat spesifik dan potensial terjadi, karena sebagai mahasiswa, para Pemohon menginginkan untuk dapat turut menguji/mendalami secara langsung calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam forum akademik. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak 41 konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas no