Pengujian Materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6564, selanjutnya disebut UU 6/2020) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 27 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas nya dalam permohonan a quo adalah Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran UU 6/2020 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran UU 6/2020 28 (1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1). (2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020. 2. Bahwa Pemohon dalam uraiannya menyatakan diri sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 6 Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Eret Hartanto, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Surakarta, yang merupakan Anggaran Dasar dari Pemohon disebutkan: “Lembaga ini bertujuan untuk mengemban apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia khususnya dalam membela dan memperjuangkan hak sipil dan politik warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara.” 3. Bahwa Pemohon dalam uraiannya menyatakan telah melakukan berbagai macam kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Sebagaimana dijelaskan Pemohon bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 13 Desember 2019 adalah sebagai berikut: 1.) Memberikan layanan informasi dan pengetahuan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan memperjuangkan hak sipil dan politik warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam Pemungutan suara; 2.) Membantu warga masyarakat dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan khususnya dalam membela dan memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara, melakukan pendampingan atau mewakili terkait dengan upaya penyelesaian sengketa Pemilu melalui Mediasi, Arbitrase, Konsiliasi, dan/atau dengan cara proses hukum; 3.) Mengajukan upaya hukum Pra Peradilan, Judicial Review, Gugatan Perdata, Gugatan Tata Usaha Negara, dan atau upaya hukum lainnya terkait dengan hal-hal yang menjadi sengketa dalam pemilu di masyarakat melalui jalur pengadilan terkait dengan perkara-perkara dalam upaya 29 khususnya dalam membela dan memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam Pemungutan suara dalam hal penegakan hukum dan hal lain terkait dengan hak-hak konsumen secara mandiri dalam kedudukannya sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan; 4.) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan khususnya dalam membela dan memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara; 5.) Melakukan pengawasan bersama Pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan khususnya dalam membela dan memperjuangkan warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam pemungutan suara. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Pemohon tersebut disebutkan: “Pengurus harian dalam hal ini Ketua, yang jika berhalangan atau tidak ada diwakili oleh Wakil Ketua, mewakili Badan Pengurus, dan karena itu mewakili lembaga baik di dalam maupun di luar Pengadilan, tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan dengan pengecualian untuk …”. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Pemohon telah diangkat dan ditetapkan Johan Syafaat Mahanani sebagai Ketua dan A