Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar dan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut: 1. Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar Hukum pidana memiliki karakteristik dasar yang menuntut adanya prinsip kejelasan (lex certa). Hal ini disebabkan penegakan hukum pidana memiliki batas yang tipis dengan pengekangan terhadap kemerdekaan individual. Bila penegakan hukum pidana dilakukan secara sewenang-wenang maka yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan dalam upaya penegakan hukum pidana yang diatur dalam hukum formil (hukum acara) pidana pun, prinsip kejelasan harus selalu dijunjung. Misalnya, dalam hal penahanan, setiap upaya penahanan harus dilakukan sesuai aturan dan prosedur. Bilamana upaya penahanan tidak dilakukan sesuai prosedur maka yang terjadi adalah pengekangan kemerdekaan seseorang secara semena-mena. Yang berarti, negara telah melakukan pelanggaran hak asasi terhadap warga negaranya. Kejelasan aturan dalam hukum pidana materiil maupun formil dapat menimbulkan rigiditas (kekakuan) terhadap upaya penegakan hukum itu sendiri. Hal ini merupakan kewajaran mengingat bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium. Salah satu model penerapan aturan yang kaku adalah dalam hal pemuatan persyaratan isi surat putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197 UU 8/1981. Pada Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 disebutkan secara rinci hal-hal yang harus termuat dalam surat putusan. Kemudian, sebagai konsekuensinya bila beberapa persyaratan dalam Pasal 197 ayat (1) tidak dimuat maka dapat menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum [vide Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981]. Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 secara sistematis berkaitan dengan Bab V Bagian Kedua UU 8/1981 mengenai Penahanan. Pada bagian tersebut diatur bahwa kewenangan melakukan penahanan dimiliki oleh (i) Penyidik 147 dalam rangka melakukan penyidikan, (ii) Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan (iii) Hakim demi kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan [vide Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) UU 8/1981]. Yang dimaksud dengan Hakim dalam hal ini adalah hakim pada tingkat pertama (Hakim atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri), pada tingkat banding (Hakim atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi) atau pada tingkat Kasasi (Hakim atau Majelis Hakim Mahkamah Agung) yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana tersebut. KUHAP juga telah mengatur dengan jelas jangka waktu penahanan serta proses perpanjangan atau penangguhan penahanan pada masing-masing tingkat pemeriksaan peradilan. Persyaratan surat putusan pemidanaan yang memuat perintah penahanan atau pembebasan sebagaimana diatur pada Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 adalah terkait dengan kewenangan hakim untuk melakukan penahanan demi kepentingan pemeriksaan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) UU 8/1981. Perintah penahanan atau pembebasan yang dipersyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 sangat penting untuk dimuat bila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Hakim atau Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan penahanan kepada terdakwa. Hal ini berkaitan dengan adanya kepastian hukum terhadap status penahanan dari terdakwa. Bila Hakim atau Majelis Hakim tidak memuatnya dalam surat putusan maka status penahanan terdakwa menjadi tidak jelas. Hal demikian mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara yang sedang ditahan. Terlebih lagi, penahanan merupakan bentuk perampasan kemerdekaan seseorang. Bila hakim atau majelis hakim tidak segera memutuskan status penahanan terdakwa dalam surat putusan maka terjadi keadilan yang tertunda. Rasa keadilan yang ditunda adalah sama halnya dengan menciptakan ketidakadilan (justice delayed, justice denied). Efektifitas peradilan pidana bergantung pada tiga faktor yang saling berkaitan yaitu 1) adanya undang-undang yang baik; 2) pelaksanaan yang cepat dan pasti; 3) pemidanaan yang layak dan seragam. Dengan demikian, adalah wajar bilamana konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 menegaskan bahwa tidak dicantumkannya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 dapat mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Konsekuensi ini adalah demi mencegah terjadinya kesewenang-wenangan bagi terdakwa/terpidana yang 148 berada dalam penahanan. Maka dari itu, persyaratan yang diatur pada Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 bersifat mutlak harus ada. Putusan pengadilan merupakan mahkota yang menunjukkan citra dan wibawa sebuah peradilan. Oleh karena itu, keteledoran atau ketidakcermatan dari Hakim atau Majelis Hakim harus diminimalisir dengan tidak diberikan ruang toleransi yang besar meskipun dengan alasan sifat manusia yang penuh khilaf dan tidak luput dari kesalahan. Bila memberikan ruang toleransi yang besar atas ketidakcermatan terhadap kesalahan dalam putusan pengadilan maka membuka kemungkinan besar atas terjadinya kesewenang-wenangan dan penyimpangan oleh hakim pengadilan. Penerapan sistem pengawasan dan mekanisme kontrol yang ketat atas penulisan dan pemuatan putusan peradilan sangat dibutuhkan demi menciptakan peradilan yang terpercaya dan berwibawa. Oleh karena itu demi mencegah adanya ketidakadilan, terutama terhadap status hukum pencari keadilan, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 merupakan persyaratan mutlak yang harus ada dalam isi surat putusan pemidanaan dan tidak dicantumkannya persyaratan tersebut dalam surat putusan mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. 2. Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva Pemohon pada pokoknya memohon, bahwa batal demi hukumnya suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana yang tidak mencantumkan perintah agar terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981, adalah imperative atau mandatory, yang tidak dapat ditafsirkan lain. Putusan demikian tidak memiliki kekuatan hukum berlaku. Menurut Pemohon Pasal 197 ayat (2) huruf k, mengandung ketidakpastian hukum, karena tidak pasti apakah Pasal 197 ayat (2) huruf k, bersifat imperative atau mandatory ataukah tidak imperative. Dalam praktiknya ketentuan tersebut dimaknai tidak imperative, sehingga putusan yang tidak mencantumkan perintah terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, tidak menjadi batal demi hukum bahkan tetap dieksekusi. Berdasarkan permohonan tersebut, seharusnya persoalan pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 197 ayat (2) huruf k tersebut berlaku imperative atau mandatory ataukah tidak. Saya berpendapat bahwa istilah 149 “batal demi hukum” sebagaimana banyak sekali ditemukan dalam UU 8/1981, misalnya dalam Pasal 76 ayat (2), Pasal 143 ayat (3), Pasal 153 ayat (4) UU 8/1981, adalah bersifat imperative atau mandatory. Hal itu dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum sehingga memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak terdakwa dalam perkara pidana. UU 8/1981 adalah hukum prosedur yang mengutamakan kepastian hukum dan prinsip due process of law. Berbeda dengan hukum pidana materiil yang mementingkan keadilan substantif. Jadi, batal demi hukum tidak bisa dimaknai lain kecuali imperative dan mandatory. Persoalannya, apakah oleh karena suatu putusan pengadilan yang hanya karena tidak mencatumkan perintah terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, sedangkan perbuatan materiilnya sudah terbukti dan dijatuhi pidana maka putusan tersebut batal, sehingga terdakwa yang secara materiil sudah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana kemudian menjadi bebas. Saya sependapat bahwa hal itu, tentu tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, sepanjang putusan pidana tersebut adalah putusan kasasi atau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagaimana mungkin seorang yang secara materiil terbukti melakukan tindak pidana, dan dijatuhi pidana kemudian menjadi bebas, karena formalitas putusan yang tidak mencantumkan terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan? Tentu hal itu sangatlah tidak adil. Oleh karena itu, menurut saya Pasal 197 ayat (2) huruf k tidak bersifat imperative, khususnya terhadap putusan pada tingkat kasasi atau terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal demikian tidak berlaku untuk putusan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, karena pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terdakwa atau jaksa masih dapat mengajukan upaya hukum untuk mengoreksi putusan demikian. Dengan demikian menurut saya putusan pidana pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus mencantumkan perintah terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan dengan ancaman batal demi hukum. Hal itu, untuk menghindari keteledoran atau kesewenang-wenangan pengadilan atau jaksa untuk menahan, atau tetap menahan atau membebaskan terdakwa yang belum mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada jaminan kepastian hukum atas hak-hak terdakwa. Jika tidak ada kewajiban imperative yang demikian, akan berpotensi mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak-hak terdakwa karena tidak ada kepastian, apakah terdakwa 150 ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal itu, dapat menjadi mainan dan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum yang tidak jujur. Oleh karena itu saya berpendapat permohonan Pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian. Mahkamah tidak perlu menambahkan atau memaknai lagi Pasal 197 ayat (2) huruf k UU 8/1981 karena jelas dalam uraian pertimbangan Mahkamah bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf k adalah tidak bersifat imperative sehingga permohonan Pemohon ditolak. Jika Mahkamah memberi makna lain dari Pasal 197 ayat (2) huruf k UU 8/1981, maka hal itu, melampaui kewenangan Mahkamah untuk memutuskan sesuatu yang di luar bahkan sama sekali bertentangan dengan permohonan Pemohon. PANITERA PENGGANTI, ttd. Wiwik Budi Wasito