Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama dari permohonan Pemohon a quo adalah menguji Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 6 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; dan b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 109 ayat (2) KUHAP terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 7 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: • Bahwa terhadap kasus yang menurut Pemohon merupakan tindak pidana, oleh Penyidik Kepolisian dianggap merupakan perbuatan perdata sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan 8 dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”, Penyidik Kepolisian kemudian menghentikan penyidikan kasus a quo, berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan Nomor STAP/113/V/2010/Restro Jak-Bar, tanggal 13 April 2010; • Bahwa adanya Pasal 109 ayat (2) a quo oleh Pemohon dianggap merugikan hak konstitusionalnya yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon memohon Mahkamah memutus dengan amar: (i) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; (ii) Menyatakan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (iii) Menyatakan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; (iv) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono); • Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13; [3.8] Menimbang bahwa dari ketentuan hukum mengenai syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK junctis Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum atas diri Pemohon, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: [3.8.1] Bahwa benar Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau 9 peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”; [3.8.2] Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon dan bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta (i) pelaporan terhadap Johannes Suriadjaja yang menurut Pemohon merupakan perbuatan penipuan (Pasal 378 KUHP), setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian ternyata bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP harus dihentikan penyidikannya; (ii) terhadap tindakan penghentian penyidikan a quo, Pemohon kemudian melakukan upaya-upaya melalui surat kepada Sekretariat Negara, Komisi Kepolisian Nasional; (iii) permasalahan Pemohon adalah berkaitan dengan perbuatan perdata sesuai Bukti P-1 berupa Surat Penawaran PT TCP Internusa Nomor 123/TCP-GP/PMS/XII/2005, tanggal 27 Desember 2005; Bukti P-2 berupa Tanda Terima Sementara dari Kas PT. TCP Internusa untuk pembayaran DP 20% sewa periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006; Bukti P-3 Surat Notulen Pertemuan; dan Bukti P-8 berupa Surat Perjanjian Perdamaian, tanggal 23 Mei 2008; [3.8.3] Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil dan fakta yang terungkap di persidangan, kerugian yang dialam