Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Labuhan Batu

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/TAHUN 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 126/BA/VI/2010 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, bertanggal 18 Juni 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; 59 Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebur UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) 60 ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/TAHUN 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 126/BA/VI/2010 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, bertanggal 18 Juni 2010 (vide Bukti P-2), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; 61 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 101/Kpts/KPU-LB- 002.434781/Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, bertanggal 16 April 2010 (vide Bukti P-1), dan Berita Acara Nomor 104/BA/IV/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010, bertanggal 16 April 2010 (vide Bukti P-1), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor Urut 1; [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil dan bukti surat yang menjadi perselisihan hukum antara Pemohon dan Termohon tentang tenggang waktu pengajuan permohonan a quo, Mahkamah akan memberi penilaian hukum pada Pendapat Mahkamah di bawah ini; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi A. Sepanjang Eksepsi Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.9] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 137/Kpts/KPU-LB- 002.434781/Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan 62 Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 dilaksanakan (sic) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu pada hari Senin, 21 Juni 2010; Menurut Pemohon, berdasarkan tanggal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010 tersebut, maka tenggang waktu pendaftaran permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi adalah Selasa, 22 Juni 2010; Rabu, 23 Juni 2010; dan terakhir Kamis, 24 Juni 2010. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti Surat P-2 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 137/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 yang tidak mencantumkan tanggal. Selain itu, Pemohon juga mengajukan Saksi Muhammad Ilham dan Saksi Jamaludin Mustopa yang menerangkan bahw