Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; 57 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 58 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma dan penjelasan undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan: Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 “Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota”. Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah: a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial; f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; g. Menteri dan pejabat setingkat Menteri; h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh; dan i. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang”. 2. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 76 tertanggal 30 November 2007, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo Notaris di Jakarta dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM 59 Nomor: M.HH-25.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Kerakyatan Nasional sebagai Badan Hukum tertanggal 03 April 2008. Setelah itu, Pemohon in casu Partai Kerakyatan Nasional, berubah nama menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Nomor 15 tertanggal 6 April 2015 dan diubah dalam Akta Perubahan AD dan ART dan Restrukturisasi Kepengurusan DPP Partai Garuda Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-07.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 10 Juni 2022 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) Periode 2020-2025, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai Garuda berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Garuda untuk melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai Garuda. Dengan demikian, Pemohon berwenang untuk mewakili DPP Partai Garuda sebagai badan hukum partai politik dalam mengajukan permohonan a quo. 4. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam permohonan a quo, sebagai partai politik peserta pemilihan umum (pemilu), Pemohon memiliki hak konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilu termasuk mengajukan menteri definitif yang saat ini menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai pasangan calon Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilu. 5. Bahwa hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya yang menyatakan bahwa menteri sebagai pejabat negara harus mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Namun potensi tersebut dapat terjadi apabila menteri yang akan dicalonkan oleh Pemohon tidak mengundurkan diri dari jabatannya, sehingga potensial menghambat hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang berasal dari anggota kabinet; 6. Bahwa berbeda halnya dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati walikota dan wakil walikota yang tidak diharuskan untuk mengundurkan diri dari 60 jabatannya apabila dicalonkan seb