Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1. 51-52-59/PUU- VI/2008 - Presidential threshold merupakan open legal policy dengan tujuan multipartai sederhana; - Presidential threshold merupakan syarat dukungan awal, sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. PERMOHONAN DITOLAK 2. 56/PUU-VI/2008 - Syarat pencalonan harus melalui partai politik merupakan open legal policy Pasal 6A ayat (5) UUD 1945; - Syarat partai politik dan gabungan partai politik mengacu pada sistem komunal/kolegial, bukan berlandaskan pada sistem individual. PERMOHONAN DITOLAK 3. 26/PUU-VII/2009 - Dalil yang dimohonkan sama dengan permohonan yang telah diputus sebalumnya, sehingga tidak dipertimbangkan kembali. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 4. 4/PUU-XI/2013 - Permohonan Pasal 9 UU No. 42/2008 dengan batu uji yang sama, dianggap ne bis in idem. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 5. 14/PUU-XI/2013 - Pasal 9 UU No. 42/2008 adalah open legal policy; - Permohonan ditolak terkait pengujian Pasal 9 UU 42/2008. PERMOHONAN DITOLAK 6. 46/PUU-XI/2013 - Pasal 9 UU No. 42/2008 sudah diajukan sebelumnya. 70 PERMOHONAN DITOLAK 7. 56/PUU-XI/2013 - Pasal 9 UU No. 42/2008 dengan batu uji yang sama dengan permohonan sebelumnya, mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan pemohon. PERMOHONAN DITOLAK 8. 108/PUU-XI/2013 - Presidential threshold adalah open legal policy; - Pasal 9 UU No. 42/2008 telah diujikan sebelumnya sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; PERMOHONAN DITOLAK 9. 49/PUU-XII/2014 - Permohonan kabur dan tidak jelas (obscuur libel); - Legal standing dan permohonan tidak dipertimbangkan. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 10. 44/PUU-XV/2017 - Pemohon tidak mencantumkan nomor undang-undang, lembaran negara, dan tambahan lembaran negara. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 11. 53/PUU-XV/2017 - Merujuk Kepada Putusan 51-52-59/PUU- VI/2008 dengan menyatakan Presidential threshold adalah open legal policy; - Menyatakan presidential threshold sebagai penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945; - Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik. PERMOHONAN DITOLAK 12. 59/PUU-XV/2017 - Merujuk kepada Putusan 53/PUU- XV/2017, menyatakan presidential threshold sebagai jalan agar program Presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem Presidensial); - Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik. PERMOHONAN DITOLAK 71 13. 70/PUU-XV/2017 - Merujuk kepada Putusan 53/PUU- XV/2017, menyatakan presidential threshold sebagai jalan agar program Presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem presidensial); - Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 14. 71/PUU-XV/2017 - Merujuk kepada Putusan 53/PUU- XV/2017, menyatakan Presidential threshold sebagai jalan agar program presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem presidensial); - Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 15. 72/PUU-XV/2017 - Merujuk kepada Putusan 53/PUU- XV/2017, menyatakan presidential threshold sebagai jalan agar program presiden dapat terwujud dengan dukungan partai politik mayoritas (penguatan sistem presidensial); - Presidential threshold sebagai penyederhanaan partai politik; PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 16. 49/PUU-XVI/2018 - Presidential threshold adalah open legal policy; - Seluruh Alasan Pemohon telah ditolak oleh MK pada Putusan Nomor 51-52- 59/PUU-VI/2008 dan ditegaskan kembali melalui Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. PERMOHONAN DITOLAK 17. 50/PUU-XVI/2018 - Pemohon tidak memiliki legal standing; - Seandainya pun memiliki, maka putusan yang sebelumnya sebagai rujukan dalam penolakan Permohonan Pemohon. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 72 18. 54/PUU-XVI/2018 - Tidak ada pemerintahan Presidensial yang menerapkan dengan ciri-ciri yang sama persis dengan negara lainnya, pasti terdapat perbedaan menyesuaikan kebutuhan masing-masing; - Pemohon tidak menjelaskan alasan kenapa Penjelasan Pasal 222 bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, yang telah melakukan pembohongan dan manipulasi suara pemilih; - Presidential threshold sebagai open legal policy. PERMOHONAN DITOLAK 19. 58/PUU-XVI/2018 - Merujuk kepada Putusan Nomor 53/PUU- XV/2017 menyatakan presidential threshold sebagai penguat sistem presidensial merupakan open legal policy. - Kerugian Pemohon yang merasa bahwa calon yang diajukan oleh Partai politik 2019 bukanlah pilihan Pemohon, tidak terlepas dari keseluruhan konteks penerapan sistem presidensial; - Pemohon tidak memiliki Legal Standing. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 20. 61/PUU-XVI/2018 - Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; - Permohonan tidak dipertimbangkan. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 21. 92/PUU-XVI/2018 - Mahkamah tidak menilai terkait pembentukan pasal a quo pada pengajuan materiil; - Permohonan Pemohon kabur. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 22. 74/PUU-XVIII/2020 - Norma a quo tidak membatasi jumlah calon Presiden dan Wakil Presiden; - Pasal a quo tidak menghalangi Pemohon untuk bebas memberikan suaranya kepada pasangan calon Presiden dan 73 94. Bahwa dari 22 permohonan tersebut di atas, sembilan permohonan ditolak dan 13 dinyatakan tidak dapat diterima. Dari sembilan permohonan yang ditolak, Mahkamah pada dasarnya menggunakan argumentasi yang kurang lebih sama, yaitu (1) penguatan sistem pemerintahan presidensial, termasuk penyederhanaan parpol dan perlunya dukungan parlemen terhadap presiden serta (2) presidential threshold adalah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy). Selain itu, Mahkamah juga menyinggung presidential threshold sebagai “tata cara” pelaksanaan pilpes. Ketiga pertimbangan hukum Mahkamah dalam menolak permohonan penghapusan presidential threshold telah Pemohon bantah dalam keseluruhan permohonan ini; 95. Bahwa dalam menyatakan menolak atau tidak menerima permohonan pemohon, Mahkamah selalu merujuk dua putusan sebagai basis argumentasi (pertimbangan hukum), yaitu (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017; 96. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terdapat hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut: a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008, terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda, yaitu Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar; Wakil Presiden manapun yang telah memenuhi syarat; - Hak kerugian pada Pasal a quo berada pada partai politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; - Pemohon tidak memiliki legal standing; - Permohonan tidak dapat diterima. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA 74 b. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018, terdapat dua Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda, yaitu Suhartoyo dan Saldi Isra. 97. Bahwa terhadap putusan Mahkmah a quo, Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia menghormati segala putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding. Akan tetapi, Pemohon menganggap ketentuan open legal policy tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan hingga saat ini Mahkamah belum pernah menilai apakah presidential threshold sebagai open legal policy tersebut bertentangan dengan konstitusi atau tidak; 98. Ba