Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 1. Bukti P- 1a : Fotokopi Akta pendirian MAKI oleh Notaris Ikke Lucky A, SH Nomor : 175 tanggal 30 April 2007; Bukti P- 1b : Fotokopi KTP atas nama Boyamin; 2. Bukti P- 2a : Fotokopi KTP atas nama Christophorus Harno; Bukti P- 2b : Fotokopi NPWP atas nama Christophorus Harno; Bukti P- 2c : Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Christophorus Harno; Bukti P- 2d : Fotokopi Kartu Tanda Advokat atas nama Christophorus Harno; 3. Bukti P- 3a : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Bukti P- 3b : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022; 19 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 34 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 selanjutnya disebut UU 30/2002), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 20 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon terdiri atas badan hukum bernama Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi/MAKI (Pemohon I) yang dibuktikan dengan Akta Pendirian [vide bukti P-1a] dan perorangan warga negara Indonesia (Pemohon II) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP serta berprofesi sebagai advokat [vide bukti P-2a sampai dengan bukti P-2d]; 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 34 UU 30/2002 yang telah diputus dan dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 21 kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemilihan Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”; 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional berupa kedaulatan rakyat dan negara berdasar hukum serta persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa kualifikasi Pemohon I sebagai badan hukum adalah berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Ikke Lucky A., S.H. Nomor 175 tanggal 30 April 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/2007/PN.SKH. tanggal 3 Mei 2007 yang menurut Pasal 4 Akta Pendirian memiliki maksud dan tujuan membantu Pemerintah dan Negara dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Selanjutnya, dalam mengajukan permohonan a quo, Pemohon I diwakili oleh Boyamin Bin Saiman selaku Koordinator dan Pendiri serta Komaryono selaku Deputi dan Pendiri MAKI, keduanya adalah badan pengurus perkumpulan yang berdasarkan Pasal 12 Akta Pendirian adalah sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama MAKI selaku Pemohon dalam permohonan a quo; 5. Bahwa Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang berkeinginan menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023 dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK merasa terhalang oleh ketentuan norma Pasal 34 UU 30/2002 sebagaimana telah dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dikarenakan masa jabatan 5 (lima) tahun diberlakukan untuk pimpinan KPK periode 2019-2023, sehingga Pemohon II untuk ikut maju seleksi pimpinan KPK harus mundur satu tahun yakni di akhir tahun 2024; 6. Bahwa menurut para Pemohon, hak konstitusionalnya terhalang dikarenakan ketentuan norma Pasal 34 UU 30/2002 sebagaimana telah dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menentukan ketentuan masa jabatan 5 (lima) tahun 22 diberlakukan untuk pimpinan KPK periode 2019-2023 menjadikan hukum berlaku surut dan tujuan independensi KPK tidak tercapai karena masa jabatan pimpinan KPK berbeda dengan jabatan eksekutif dan legislatif serta menghalangi keinginannya menjadi pimpinan KPK pada tahun 2023. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumn