Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai berikut: 1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menyatakan permohonan Pemohon a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan [[DPR]] RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan [[Pasal 99]] [[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012]] tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan [[Pasal 99]] [[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012]] tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 11 Tahun 2012]] tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 28]] - [[Pasal 96]] - [[Pasal 100]] - [[Pasal 101]] - [[Pasal 99]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Dikabulkan**