Pengujian Herziene Indonesia Reglement terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Herziene Indonesia Reglement (selanjutnya disebut HIR) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo, sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, 21 selanjutnya disingkat UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo; [3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut: 22 [3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan: 1. Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan, “Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangan oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenamya”; dan Pasal 118 ayat (2) HIR yang menyatakan, “Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama”, bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU 8/1999) yang menyatakan, “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; 2. Pengadilan Negeri Demak menolak gugatan perdata Pemohon yang mendasarkan pada UU 8/1999, dengan menggunakan dasar hukum Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR yang bukan merupakan produk hukum nasional. Oleh karena itu, pengujian HIR secara formil dan materiil tidak tepat karena pembentukannya tidak berdasarkan UUD 1945. Pemohon menilai pengujian UU 8/1999 dengan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 terkait dengan frasa “dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”; 3. Permohonan judicial review perkara a quo adalah permohonan pengujian materil karena UU 8/1999 dihindari oleh Pengadilan Negeri Demak. Menurut Pemohon, penggunaan UU 8/1999 sebagai pembanding dalam pengujian HIR 23 relevan dengan gugatan Pemohon sebagai konsumen terhadap pengusaha pemberi jasa. Oleh karena itu, UU 8/1999 lebih relevan karena secara historis pembentukannya konstitusional; 4. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sesuai dengan gugatan Pemohon berdasarkan Pasal 13, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 60, dan Pasal 62 UU 8/1999 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 5/1999), serta Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kemudahan dan kesempatan yang sama guna mencapai keadilan dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia; [3.8] Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR bertentangan dengan Pasal 23 UU 8/1999, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [3.9] Menimbang bahwa dalil dalam posita dan petitum tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak jelas atau kabur. Di satu sisi Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR karena dinilai bertentangan dengan Pasal 23 UU 8/1999, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, namun di sisi lain, Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU 8/1999 yang menurut Pemohon dihindari oleh Pengadilan Negeri Demak. Di samping itu, posita permohonan Pemohon bertentangan satu sama lain, karena di satu sisi Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR dengan mendalilkan bahwa pasal a quo bertentangan dengan Pasal 23 UU 8/1999 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Akan tetapi, di sisi lain Pemohon mendalilkan bahwa pengujian HIR secara formil dan materiil tidak tepat karena pembentukannya tidak berdasarkan UUD 1945; [3.10] Menimbang bahwa selain itu, menurut Mahkamah antara posita dan petitum permohonan Pemohon terdapat pertentangan satu sama lain. Di satu sisi Pemohon mendalilkan bahwa pengujian HIR secara formil dan materiil tidak tepat karena pembentukannya tidak berdasarkan UUD 1945, namun di sisi lain, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa 24 Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR bertentangan dengan Pasal 23 UU 8/1999, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon a quo adalah tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok pe