Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang in casu Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 93 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 94 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan: “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”. 2. Bahwa Pemohon I dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan bakal calon kepala daerah yang telah mendapatkan dukungan melalui jalur perseorangan untuk maju dalam pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo (vide Bukti P-3). Sementara itu, Pemohon II merupakan warga negara yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo yang mempunyai hak untuk memilih atau right to vote dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Calon Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 01/SK-TIM.KAB/KISYAH/XII-2019 tertanggal 15 Desember 2019, Pemohon II juga merupakan Ketua atau Koordinator Tim Pengumpul KTP Dukungan Calon Perseorangan H. Moh. Kilat Wartabone (Pemohon I) dan Syamsir Djafar Kiayi, ST., MSi, di tingkat Kabupaten Bone Bolango dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020. 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma a quo dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, khususnya frasa “menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota…” yang pemaknaannya tidak berlaku untuk subyek hukum yang menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota. Menurut para Pemohon, makna dari norma tersebut dibatasi hanya untuk menghitung masa jabatan subyek hukum yang pernah menjabat sebagai kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) saja, tetapi tidak berlaku untuk subyek hukum 95 wakil kepala daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota) yang “menjadi pejabat kepala daerah (baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota)”, dengan tugas dan wewenang yang sama sebagai kepala daerah. Padahal, dalam satu periode masa jabatan, praktik ketatanegaraan menunjukkan adanya dua subjek hukum yang menjabat sebagai kepala daerah, yakni (1) Gubernur, Bupati, Walikota itu sendiri, dan/atau (2) Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota yang menjadi pejabat kepala daerah dikarenakan Gubernur, Bupati, dan Walikota diberhentikan sementara/tetap dalam rentang waktu yang tidak diatur secara limitatif batas-batasnya, sepanjang masih dalam satu periode masa jabatan. b. Bahwa dengan pemaknaan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang dibatasi berpotensi terjadi penyelundupan hukum, berupa ruang bagi sang wakil kepala daerah yang menjadi pejabat kepala daerah untuk mengulur-ulur proses pengusulan untuk ditetapkan menjadi kepala daerah pengganti secara definitif agar sisa masa jabatannya kurang dari dan/atau tidak mencapai setengah masa jabatan. c. Bahwa tafsir ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 di mana subjek hukum yang dianggap telah menjabat satu periode adalah hanya “yang pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota” tidak mencakup “yang menjadi pejabat Gubernur, Bupati, dan Walikota”, secara konstitusional potensial merugikan atau setidaknya mengurangi hak konstitusional Pemohon I, yang bagi para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual, mengingat Pemohon I adalah bakal calon yang akan berkontes