Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 20 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 21 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016, yang rumusan adalah sebagai berikut: Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016: “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.” Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016: “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.” 2. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate). Sejak memenuhi syarat sebagai pemilih, Pemohon I telah berulang kali menggunakan hak pilihnya dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sedangkan sebagai subjek hukum yang menggunakan hak untuk dipilih, terakhir pada Tahun 2017, Pemohon I menggunakan haknya untuk dipilih dengan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Intan Jaya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya pada Tahun 2017; 3. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli pada Tahun 2015 dan Tahun 2020; 22 4. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa berlakunya Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 10/2016 potensial merugikan kepentingan para Pemohon. Bagi Pemohon I, kerugian konstitusional potensial terjadi manakala pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya dilaksanakan pada bulan November 2024 yang berarti berarti Pemohon I baru dapat mencalonkan lagi sebagai calon Bupati setelah 7 (tujuh) dan harus menunggu lagi selama 2 (dua) tahun setelah masa jabatan Bupati yang terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 berakhir pada tahun ini, yaitu tahun 2022. Selanjutnya, sekaligus sebagai masyarakat Intan Jaya, Pemohon I yang mempunyai hak untuk memilih juga dirugikan karena ketentuan tersebut juga memberikan implikasi pada kekosongan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya selama 2 (dua) tahun. Padahal daerah Intan Jaya sendiri dari sisi sosial politik hingga saat ini masih merupakan daerah konflik yang harus dipimpin oleh kepala daerah definitif dan terpilih melalui sebuah proses pemilihan agar memiliki legitimasi politik untuk memimpin daerah. Kosongnya jabatan Bupati dan pengisiannya akan diisi oleh penjabat Bupati justru akan membuat daerah Pemohon I menjadi tidak efektif dan tidak dapat diharapkan dapat menyelesaikan konflik karena yang memimpin tidak memiliki ikatan emosional dengan masyarakat yang dipimpinnya dan belum tentu mengenal wilayah yang akan dipimpinnya; b. Bahwa Pemohon II merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena sebagai pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepala daerah pilihannya hanya akan menjabat selama 4 (empat) tahun, bahkan kurang, karena keterlambatan waktu pelantikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016. Suara dan pilihan Pemohon II dinilai berbeda oleh negara, karena dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya, khususnya yang menyelenggarakan pemilihan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjabat selama 5 (lima) tahun; 23 Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan penguji