Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya yang bertanggal 5 Juni 2013 yang merupakan perbaikan dari permohonan awal Pemohon bertanggal 4 Juni 2013 adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, bertanggal 2 Juni 2013; 52 Bahwa Panel Hakim Konstitusi dalam persidangan tanggal 19 Juni 2013 telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi paling lambat pada tanggal 20 Juni 2013, pukul 09.00 WIB, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pemohon tidak menyerahkan Perbaikan Permohonan. Pemohon baru menyerahkan Perbaikan Permohonan pada tanggal 20 Juni 2013, pukul 09.44 WIB sesuai dengan Tanda Terima Nomor 874-2/PAN.MK/IV/2013, tanggal 20 Juni 2013; Bahwa oleh karena perbaikan permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah melewati batas waktu yang ditentukan maka Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan permohonan awal Pemohon yang bertanggal 5 Juni 2013; [3.2] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, bertanggal 2 Juni 2013; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo serta eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon salah objek, sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah 53 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara 54 Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang mendalilkan bahwa permohonan Pemohon salah objek (error in objecto); [3.7] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek (error in objecto), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: - Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Begitu pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”; Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, seharusnya yang menjadi objek sengketa Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang dalam perkara ini yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013; - Bahwa hal tersebut telah dipertegas pula dalam berbagai Putusan Mahkamah, antara lain Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, Putusan 55 Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D- VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Putusan Nomor 22/PHPU.D-XI/2013 tanggal 27 Maret 2013, terakhir dalam Putusan Nomor 49/PHPU.D-XI/2013 tanggal 16 Mei 2013 yang menyatakan bahwa objek sengketa Pemilukada adalah keputusan atau berita acara rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara; - Bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Mahkamah dalam permohonan Pemohon a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, bertanggal 2 Juni 2013; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/ KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih Dalam Pe