Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 39 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953, selanjutnya disebut UU 39/2008), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian 40 hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008, yang menyatakan sebagai berikut: Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I mengkualifikasikan diri sebagai Badan Hukum perkumpulan para pengajar hukum adat yang concern dalam penegakan nilai-nilai konstitusionalisme masyarakat hukum adat, baik dengan cara melakukan edukasi maupun menempuh upaya-upaya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat melalui jalur yang konstitusional. Selain melakukan advokasi kebijakan, Pemohon I juga aktif melakukan edukasi dan memberikan penyuluhan ke masyarakat hukum adat, yang sering mendapatkan pertanyaan 41 terkait urusan masyarakat hukum adat yang masih termarginalkan, in casu tidak mendapatkan tempat secara khusus dalam urusan pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari urusan masyarakat adat yang diurus di berbagai kementerian dengan hanya mendapatkan porsi urusan yang sangat kecil di tiap-tiap kementerian yang terkait dengan urusan masyarakat adat. Sehingga, segala hal yang terkait dengan urusan masyarakat adat tidak menjadi prioritas dalam kementerian tersebut. Menurut Pemohon I, dengan tidak masuknya urusan adat dalam ketentuan UU 39/2008, menghalangi upaya Pemohon I mewujudkan amanah masyarakat hukum adat, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon I. 4. Bahwa Pemohon II mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara selaku Ondofolo (ketua masyarakat adat di daerah Sentani, Papua). Sebagai Ondofolo, Pemohon II memiliki banyak tanggung jawab dalam mengayomi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di daerah yang ada di bawah kepemimpinannya. Dengan terbaginya urusan-urusan masyarakat hukum adat di lintas kementerian berpotensi terjadi tumpang tindih urusan sehingga urusan masyarakat adat yang berada di bawah naungan Pemohon II terdiskriminasi serta berpotensi mengalami kendala akibat ketidakpahaman sumberdaya manusia yang mengurusi urusan masyarakat adat yang ada di kementerian-kementerian dengan core business yang bukan secara khusus menangani masyarakat adat. Terlebih, terdapat nilai-nilai serta karakteristik masyarakat adat dengan keanekaragaman hak yang mesti dipenuhi, sebagaimana hak-hak masyarakat adat yang berada di bawah naungan Pemohon II. 5. Bahwa Pemohon III mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara, selaku Sekjen Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHADN) yang bertugas untuk melaksanakan misi memperjuangkan hak masyarakat hukum Adat Dayak. Upaya untuk memperjuangkan hak masyarakat hukum Adat Dayak selama ini kerap mendapatkan kendala dan hambatan karena banyaknya pintu yang mengurusi urusan masyarakat adat. 6. Bahwa Pemohon IV mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara yang aktif memperjuangkan urusan masyarakat Adat Osing dalam rangka menjamin hak-hak masyarakat adat, seperti memperjuangkan Perda Masyarakat Adat Osing sejak tahun 2016, namun selalu kandas karena yang 42 diterbitkan adalah Perda yang berbeda dengan yang diperjuangkan Pemohon IV. 7. Bahwa Pemohon V mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara selaku Kepala Desa Masyarakat Adat Tengger pada Desa Ngadas yang memperjuangkan ha