Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda sebagai berikut: 80 1. Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal kedudukan hukum Pemohon yang konsisten dengan pendapat berbeda kami sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020. Kedudukan Hukum Pemohon [6.1] Menimbang bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan Pemohon a quo berkenaan dengan norma Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, “Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”, telah diputus Mahkamah bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Berkenaan dengan putusan a quo, Kami, memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut: [6.1.1] Bahwa setelah membaca secara saksama penjelasan dan argumentasi Pemohon serta ditambah dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perihal ambang batas pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana saat ini diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang pernah diputus sebelumnya, Pemohon seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dalam menjelaskan keterpenuhan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan persyaratan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai Pemohon dan persyaratan kerugian konstitusional yang selama ini dijadikan paramater standar dalam menilai keterpenuhan kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang. [6.1.2] Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU 7/2017 memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Pemohon telah menjelaskan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, antara lain setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 81 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon beranggapan pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 secara faktual atau setidak-tidaknya potensial telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden karena membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan sebanyak mungkin calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon telah dapat mengkontruksikan argumentasi (penjelasan) hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. [6.1.3] Bahwa sebagai salah satu norma undang-undang yang kerap diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi, uraian ihwal kerugian hak konstitusional Pemohon di atas dapat disandingkan dengan beberapa permohonan perorangan warga negara terhadap berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Di antara Pemohon dimaksud, antara lain, permohonan yang diajukan oleh Effendy Gazali dalam Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017; Hadar Nafis Gumay (Pemohon I) dan Yuda Kusumaningsih (Pemohon II) dalam Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017; Mas Soeroso dalam Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017; serta M. Busyro Muqoddas (Pemohon I), Muhammad Chatib Basri (Pemohon II), Faisal Batubara (Pemohon III), Hadar Navis Gumay (Pemohon IV), Bambang Widjojanto (Pemohon V), Rocky Gerung (Pemohon VI), Robertus Robet (Pemohon VII), Angga Dwimas (Pemohon VIII), Feri Amsari (Pemohon IX), dan Hasan (Pemohon X) dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018. Setelah membaca dengan cermat pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa putusan tersebut, khususnya pada bagian kedudukan hukum, Pemohon berada pada titik awal berpijak yang nyaris sama dengan para Pemohon dalam perkara sebelum-sebelumnya, yaitu merupakan pemilih. Bagi mereka, hak pilih mereka sebagai warga negara menjadi terbatas atau mempersempit kontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selama norma ambang batas untuk pengusulan calon presiden (presidential threshold) tetap dipertahankan. Tidak hanya itu, sebagian dari Pemohon dalam permohonan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pemberlakuan Pasal 222 UU 7/2017 menyebabkan mereka tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 82 sebagaimana logika yang diterangkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo. Oleh karena uraian kedudukan hukum Pemohon dalam berbagai putusan sebelumnya memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah secara konsisten telah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan tersebut. Secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial, bagi partai politik. Kedudukan hukum demikian tidak dapat dilepaskan dari right to be candidate. Masih dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung right to vote bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini menjadi roh pertimbangan- pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, demi melindungi hak konstitusional warga negara, kami berpendapat tidak terdapat alasan yang mendasar untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan a quo. Karena itu, seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan diberikannya kedudukan hukum bagi Pemohon, Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangan pokok permohonan yang diajukan Pemohon. Pokok Permohonan [6.2] Menimbang bahwa terkait dengan masalah konstitusional, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan a quo telah beberapa kali dilakukan pengujian oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi 83 Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah secara komprehensif mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 dimaksud, termasuk menegaskan kembali pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang semua pertimbangan tersebut telah dikemukakan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018. [6.3] Menimbang bahwa setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkenaan langsung dengan ketentuan ambang batas pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pokoknya Mahkamah menyatakan konstitusional dan dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah berpendirian bahwa mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak bertentangan dengan konstitusi. Berkaitan dengan Permohonan a quo, apakah terdapat alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya berkenaan dengan syarat ambang batas perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017? Terhadap pertanyaan tersebut, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum terhadap presidential threshold serta upaya penyederhanaan partai politik melalui berbagai putusan sebagaimana secara komprehensif dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017 mengenai Pengujian UU 7/2017, sebagai berikut. “[3.14] ... 4. Bahwa, di satu pihak, ... Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan 84 calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik. Dalam konteks yang pertama, dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai-partai pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan menguasai mayoritas kursi di DPR sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi-kompromi politik dengan partai-partai peraih kursi di DPR, namun dengan cara demikian setidak-tidaknya kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program-program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya “sistem Presidensial rasa Parlementer” dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi. Sementara itu, dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari platform masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program- program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih. Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama ketika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan ketika memilih calon anggota DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sebab Pemilu akan dilaksanakan secara serentak. Artinya, rakyat pemilih telah sejak awal memiliki gambaran bahwa jika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu karena setuju dengan program-program yang ditawarkannya maka secara rasional juga harus memilih anggota DPR dari partai politik yang akan mendukung tercapainya program-program tersebut yang tidak lain adalah partai-partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, apabila partai-partai 85 politik yang bergabung dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhasil menjadikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya itu terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka dengan sendirinya partai-partai politik tersebut menjadi partaipartai yang memerintah (the ruling parties) yang secara logika politik telah berada dalam satu kesatuan pandangan dalam tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai atau diwujudkan. Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik partai-partai politik tersebut telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik kendatipun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang tercemin dalam program-program dan kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung bersama. Sesungguhnya dalam kedua konteks itulah frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 didesain dan karenanya dalam kedua konteks itu pula seharusnya diimplementasikan. Dengan kata lain, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” adalah norma Konstitusi yang memuat desain konstitusional penguatan sistem Presidensial dengan semangat, di satu pihak, mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan peroleh suara partaipartai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut di DPR serta, di pihak lain, mendorong terwujudn