Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063, selanjutnya disebut UU 36/2009) terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 32 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 116 UU 36/2009 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 33 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah petani tembakau, Pemohon III adalah pemilik Industri Pelinting Rokok (PR. Anika Jaya dan Kamboja), dan Pemohon IV adalah perokok yang dalam permohonan a quo mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, sehingga berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK para Pemohon tersebut dapat mengajukan pengujian UU 36/2009 terhadap UUD 1945; [3.6] Menimbang bahwa selain harus memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga harus menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 34 [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo menganggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 116 UU 36/2009 dengan alasan telah membatasi para Pemohon untuk mendapat manfaat dari teknologi, dan menyebabkan para Pemohon tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum atas rasa aman dan perlindungan dari ancamam ketakutan untuk menanam tembakau, serta berwiraswasta dalam bidang industri rokok. Berdasarkan dalil kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian para Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang a quo, kerugian konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian pasal dalam Undang-Undang a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 116 UU 36/2009 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut: 1. Pasal 113 Undang-Undang a quo menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan rumusan mengenai pengaturan zat adiktif, yaitu penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif dalam ayat (1) diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan, sedangkan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif dalam ayat (2) ditujukan dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya; 2. Pasal 116 Undang-Undang a quo berpotensi menimbulkan terjadinya 35 kesewenang-wenangan dari Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah, sebagai akibat kesalahan rumusan Pasal 113 UU 36/2009 mengenai pengaturan zat adiktif yang dikandung dalam tembakau, bahkan pemerintah dalam mengatur zat adiktif dapat menyamakan dengan narkotika ataupun psikotropika; 3. Peraturan Pemerintah yang akan ditetapkan oleh Presiden sebagai amanat Pasal 116 Undang-Undang a quo hanya mengatur zat adiktif yang terkandung di dalam tembakau saja, sedangkan bahan lain yang mengandung zat adiktif yang berbentuk padat, cair, dan gas tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pengaturan demikian merupakan pengaturan yang tendensius dan tidak objektif, karena tidak sesuai dengan sistem perumusan norma, bahkan bertentangan dengan konstitusi; 4. Pasal 113 dan Pasal 116 Undang-Undang a quo tidak menjamin hak para Pemohon untuk menanam tembakau, karena tembakau dan produk tembakau termasuk ke