Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 339 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 340 c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia merasa hak konstitusional mereka terganggu oleh adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) yaitu keharusan satu-satunya wadah Organisasi Advokat, Pasal 30 ayat (2) yakni kewajiban setiap advokat menjadi anggota Organisasi Advokat, dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang memberi limit waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Advokat Organisasi Advokat sudah harus terbentuk karena menurut para Pemohon ketentuan- ketentuan tersebut bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bertentangan dengan hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan para Pihak Terkait, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon dan Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 341 [3.9.1] Bahwa para Pemohon memohon pengujian konstitusional atas Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 36A UUD 1945; [3.9.2] Bahwa Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 dengan