Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pemilukada dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2008 bertanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 30 Tahun 2008 bertanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Langkat dengan 40 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2008 bertanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 30 Tahun 2008 bertanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. [3.6] Menimbang bahwa, terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 14 Tahun 2008 tertanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat; [3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap 41 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2008 bertanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Putaran II Tahun 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 30 Tahun 2008 bertanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh 170.463 suara, sedang Pihak Terkait memperoleh 239.102 suara; [3.6.3] Bahwa menurut Pemohon, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, karena antara lain, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Putaran II yang dibuat oleh Termohon, (Lampiran 2 Model DB1- KWK) hanya memuat jumlah penghitungan suara yang sah sebanyak 409.565 suara dan suara tidak sah sebanyak 6.089 suara, tanpa memuat jumlah surat suara yang tidak terpakai, Termohon telah memasukkan nama-nama pemilih baru dalam DPT, tanpa memiliki KTP maupun Nomor Induk Kependudukan, Termohon tidak pernah mengeluarkan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih yang berhak memberikan suara dalam Pemilukada Putaran II dan tidak menetapkan Jumlah TPS dalam Wilayah Kabupaten Langkat. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan Termohon; [3.6.4] Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilukada Kabupaten Langkat Putaran II ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan Akta 42 Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 139/PAN.MK/XII/2008 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 31 Desember 2008 dengan Nomor 66/PHPU.D-VI/2008;