Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu, Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 13 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 17 Juli 2024. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yang menyatakan: Pasal 39 UU MK: (1) “Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.” (2) “Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.” Pasal 41 ayat (3) PMK 2/2021: “Dalam pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah wajib memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan.” [3.3.2] Bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 17 Juli 2024, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, berkenaan dengan norma yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur pasangan calon terpilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presien adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 (dua puluh) persen suara 14 di setiap provinsi yang tersebar lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Mahkamah telah memberikan nasihat, agar para Pemohon menguraikan pertentangan norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 [vide Risalah Sidang Perkara tanggal 17 Juli 2024, hlm. 8]. [3.3.3] Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2024, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 31 Juli 2024. Dalam sidang perbaikan permohonan tersebut, para Pemohon menguraikan alasan permohonan yang pada intinya norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang dianggap tidak sempurna, karena implementasi ketentuan tersebut menyebabkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat segera dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Menurut para Pemohon, hal tersebut menimbulkan pemborosan keuangan negara karena harus membiayai pasukan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden RI untuk dua pasangan, yakni Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Hal ini mengakibatkan para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia mengalami kerugian secara ekonomi dari berbagai aspek, seperti kenaikan bahan-bahan pokok, banyaknya usaha yang tutup dan mengalami kerugian karena ekonomi yang tidak stabil, serta biaya pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, para Pemohon memohon agar norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu ditambahkan dan disempurnakan menjadi "apabila calon presiden dan calon wakil presiden terpilih telah memperoleh suara pada pemilu putaran pertama lebih dari 50% (lima puluh persen) dan setelah ditetapkan oleh KPU RI, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat harus segera melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya pada 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU RI". [3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sebagaimana dikemukakan oleh para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan Pasal 15 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga dapat dinilai permohonan a quo memenuhi syarat formal permohonan sebagai berikut. [3.4.1] Bahwa Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021 menyatakan: Pasal 31 ayat (1) UU MK: “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus.” Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021: “Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat sura elektronik; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara pengujian undang- undang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan/atau materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang atau Perppu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. c. Petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang atau Perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). 16 d. Petitum, yang memuat hal-hal yang di