Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 83 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu 24 kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu KUHAP terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 25 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP; Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenaan terbitnya Surat Ketetapan No.Pol.:S.Tap/20-B-UpI/VII/2002/Pidum tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 4 Juli 2002 (vide Bukti P-4) yang diterbitkan Direktur Reserse Pidana Umum Mabes Polri. Terhadap permohonan praperadilan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 27/PID/PRAP/2011/ PN.JKT.SEL, tanggal 23 Agustus 2011 yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya (vide bukti P-5); Bahwa Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena telah menghalangi atau menutup hak Pemohon untuk mengajukan permintaan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 27/PID/PRAP/ 2011/PN.JKT.SEL, tanggal 23 Agustus 2011. Sekalipun pasal a quo tidak memberikan hak kepada Pemohon untuk mengajukan banding, namun Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2011 tetap mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi 26 Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta Pid/2011/PN.Jak.Sel, tanggal 26 Agustus 2011 yang disertai dengan Memori Banding tanggal 9 September 2011 (vide bukti P-6 dan bukti P-7b); [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat telah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu permohonan banding Pemohon akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian pasal dalam Undang-Undang a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menyatakan, (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding; (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan; merupakan ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena hanya memberikan hak banding terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan, tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan tidak sahnya permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi, serta tidak memberikan hak banding 27 terhadap putusan praperadilan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan; Bahwa menurut Pemohon, Pasal 83 ayat (1) KUHAP memberikan perlakuan yang sama pada Pemohon dan penyidik atau penuntut umum tidak dapat mengajukan permintaan banding terhadap putusan praperadilan, namun Pasal 83 ayat (2) KUHAP memberikan pengecualian terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, penyidik atau penuntut umum dapat mengajukan banding, sehingga menurut Pemohon pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena memperlakukan secara berbeda antara Pemohon di