Permohonan Pembatalan Penetapan Nomor 35 Tahun 2008 Tanggal 23 Desember 2008, dari Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Provinsi Aceh periode 2008-2013, yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota (KIP) Subulussalam bertanggal 18 Desember 2008 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2008 bertanggal 23 Desember 2008, yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan Calon Terpilih) dengan perolehan 14.992 suara, dan Pemohon ditetapkan memperoleh 14.729 suara, penghitungan mana sesungguhnya keliru dan seharusnya yang menjadi pemenang adalah Pemohon, karena telah terjadi penggelembungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan Calon Terpilih) tersebut disertai dengan pelanggaran-pelanggaran lainnya; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 71 disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU Pemda) keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung atau menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut kemudian dicantumkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 236C menetapkan ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas bulan) sejak undang-undang ini diundangkan; 72 Pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Subulussalam sesuai Keputusan KIP Kota Subulussalam tanggal 4 Desember 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON [3.5] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) seperti dimaksud dalam paragraf [3.3] sebagai berikut ini: • bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Putaran Pertama, yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan Nomor Urut 5 berdasarkan Surat Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2008 bertanggal 15 September 2008; • bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilu (KIP) Kota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2008 bertanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam tanggal 18 Desember 2008, yang menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 14.922 suara sedang Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) hanya memperoleh 14.729 suara, hasil mana ditolak oleh Pemohon karena Termohon melakukan 73 penggelembungan 873 suara Pemilih dari jumlah pemilih dalam DPT Putaran Pertama sebesar 36.682 menjadi 37.555 pemilih dalam DPT Putaran Kedua; • bahwa penggelembungan dilakukan dengan cara mencatat 305 orang pemilih baru di lima kecamatan dengan nama orang yang sama, alamat yang sama ataupun berbeda dan tanggal lahir berbeda, mencatat pemilih yang belum cukup umur dengan memalsukan usia, memasukkan nama orang yang bukan penduduk Kota Subulussalam, memperkenankan memilih orang yang bukan penduduk Kota Subulussalam dan tidak terdaftar dalam DPT, sehingga seharusnya Termohon mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi 14.922 suara dikurangi 873 suara, menjadi 14.049 suara, setidak-tidaknya dikurangi 305 suara menjadi 14.617 suara sehingga seharusnya KIP menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilukada Putaran Kedua tersebut; [3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.5] dan [3.6] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN [3.8] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Terpilih pada Pemilukada Kota Subulussalam Tahun 2008, ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon diajukan kepada Mahkamah pada 74 tanggal 24 Desember 2008 sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 137/PAN.MK/MK/2008 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 30 Desember 2008 dengan Nomor 65/PHPU.D-VI/2008. Berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008 yang menentukan, ”Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (ti