Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 31 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, in casu frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 32 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas 33 undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Yang dimaksud dengan “tempat Pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi. 2. Bahwa para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, dan khusus Pemohon II juga merupakan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terkait larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa dalam menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 3.1. Bahwa UU 7/2017 sebenarnya telah menentukan setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye, sebagaimana diatur dalam norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang kemudian dikuatkan dengan ketentuan pidana terhadap pelanggaran atas larangan tersebut dalam norma Pasal 521 UU 7/2017; 3.2. Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 justru memberikan ruang agar dapat menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye dengan syarat “jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”; 34 3.3. Bahwa adanya contradictio in terminis antara norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dengan Penjelasannya a quo, dalam batas penalaran yang wajar, menurut para Pemohon, telah menimbulkan kerugian hak konstitusional sebagai pemilih dan/atau sebagai calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, karena mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan; 3.4. Bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 a quo juga bertentangan dengan asas adil dalam pemilu, karena menurut para Pemohon, adanya pengecualian terhadap larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan justru akan menyebabkan perlakuan yang sama dalam konteks penerapan asas adil dalam pemilu, menjadi mustahil diwujudkan mengingat kondisi latar belakang pendidikan, agama, serta netralitas pejabat pemerintahan terhadap masing-masing peserta pemilu; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama para Pemohon [vide bukti P-1 dan bukti P-2] serta telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada Pemilu Tahun 2024 mendatang [vide bukti P-5 dan bukti P-6]. Di samping itu,