Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 23 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67, Pasal 100A, Pasal 122, Pasal 140, Pasal 151, Pasal 169B ayat (5) huruf g, Pasal 173B, dan pasal-pasal lainnya sepanjang dimaknai “menghapus/mengubah kewenangan Pemerintah Daerah provinsi” Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, selanjutnya disebut UU 3/2020) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum para Pemohon dan permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67, Pasal 100A, Pasal 122, Pasal 140, Pasal 151, Pasal 169B ayat (5) huruf g, Pasal 173B, dan pasal-pasal lainnya sepanjang dimaknai “menghapus/mengubah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi” UU 3/2020; 24 2. Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan antara bukti para Pemohon [vide bukti P-2] dengan Salinan UU 3/2020 sebagaimana diperoleh Mahkamah dari Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Negara, terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu, pada Salinan UU 3/2020 sebagaimana diperoleh Mahkamah dari JDIH Sekretariat Negara tidak terdapat ketentuan Pasal 100A dan Pasal 169B ayat (5) huruf g sebagaimana dimohonkan para Pemohon. Lebih lanjut, para Pemohon juga tidak menguraikan isi pasal yang dimaksudkan tersebut dalam permohonan sehingga Mahkamah tidak dapat memahami pasal yang dimaksudkan oleh para Pemohon; 3. Bahwa dalam permohonan, para Pemohon mencantumkan frasa “pasal-pasal yang lainnya sepanjang dimaknai menghapus/mengubah kewenangan pemerintah daerah provinsi” tanpa menguraikan lebih lanjut pasal berapa yang dimaksud oleh para Pemohon; 4. Bahwa dalam petitum permohonan angka 3, para Pemohon meminta Mahkamah untuk “Menyatakan, seluruh ketentuan Pasal–Pasal Undang- undang Repubik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Batubara yang menghapus, merubah dan mencabut kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Gubernur “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya”, tanpa menguraikan lebih lanjut pasal berapa yang dimaksud oleh para Pemohon tersebut; 5. Bahwa para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan untuk mengembalikan pasal-pasal UU 3/2020 yang diuji kepada keadaan semula yakni sebelum perubahan UU 3/2020 sebagaimana petitum angka 4. Terhadap petitum demikian hanya mungkin dipertimbangkan dan dipenuhi oleh Mahkamah sepanjang yang dimohonkan tersebut jelas dan berimplikasi kepada terjadinya kekosongan hukum. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut pada Paragraf [3.3] di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak jelas (kabur). [3.5] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas 25 (kabur), Mahkamah tidak mempertimbangkan Kedudukan Hukum para Pemohon dan permohonan lebih lanjut. 4.