Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867, selanjutnya disebut UU 21/2008) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 212 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya 213 Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai advokat dan merupakan nasabah dari salah satu bank syariah yang mengajukan fasilitas pembiayaan ke bank syariah berdasarkan Akad Murabahah (bukti P-4). Selanjutnya dalam upaya mengembangkan profesinya untuk memberikan jasa hukum, Pemohon berencana untuk menggunakan kembali produk perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhannya dan memiliki landasan hukum yang kuat. Namun demikian, menurut Pemohon pengaturan terkait perbankan syariah bersifat tidak jelas karena tersebar di berbagai macam bentuk produk hukum dan saling bertentangan; 2. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak-hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan memberikan manfaat serta kemudahan yang sama untuk mengakses layanan perbankan syariah dalam konteks tertib hukum berdasarkan prinsip negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 serta beranggapan hak-hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya; 3. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 angka 12 Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah Pasal 26 ayat (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Pasal 26 ayat (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pasal 26 ayat (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. 214 4. Bahwa menurut Pemohon, kerugian konstitusional Pemohon disebabkan oleh kekakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang tidak sesuai dengan transaksi atas tanah yang terjadi dalam masyarakat. Keadaan ini diperburuk dengan ketidakjelasan pengaturan dalam UU 21/2008 khususnya ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 karena memberikan “delegasi blanko” kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; 5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 bersifat multitafsir karena memberikan delegasi kewenangan kepada dua lembaga yang berbeda yaitu MUI sebagai non lembaga negara dan BI/OJK sebagai lembaga negara. Kewenangan dalam pembentukan hukumnya pun berbeda, MUI sebagai lembaga yang menetapkan prinsip syariah sedangkan BI/OJK sebagai lembaga yang menuangkan prinsip syariah yang difatwakan oleh MUI. Hal demikian memberikan penafsiran jika MUI telah menetapkan prinsip syariah maka tidak perlu lagi dituangkan ke dalam peraturan karena dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan tidak ada lembaga negara yang mendapatkan atribusi/delegasi kewenangan sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menuangkan peraturan yang bukan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 6. Bahwa menurut Pemohon, akibat tidak jelasnya aturan delegasi dalam UU 21/2008 menyebabkan terjadinya disharmonisasi peraturan perundang- undangan sehingga menimbulkan keraguan Pemohon secara aktual dan potensial tentang kepastian hukum dalam transaksi perbankan syariah yang memberikan keadilan kepada Pemohon; 7. Bahwa menurut Pemohon, jika Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran yang jelas terhadap ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 21/2008 maka kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi sehingga Pemohon dapat kembali mengajukan fasilitas layanan perbankan syariah seperti sebelumnya; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon da