Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis UU Pemilu) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU” yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 11 Januari 2018, perihal frasa “telah ditetapkan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut, secara konstitusional, norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu berubah menjadi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU”. Verifikasi dimaksud dimaknai secara administratif maupun dalam makna secara faktual. Namun pemaknaan a quo mengalami perubahan karena Mahkamah memiliki pandangan baru (“mengubah pendirian sebelumnya”) sebagaimana termaktub di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 a quo, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan, ”Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD 95 Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. [6.2] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon menyatakan secara spesifik, aktual, dan/atau potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan telah mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya pemaknaan baru terhadap Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sebagai termaktub dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Sebagaimana didalilkan Pemohon, yang pada intinya, menyatakan, “verifikasi faktual hanya diberlakukan bagi partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sangat merugikan hak konstitusional Pemohon mendapatkan pengakuan, hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama dan adil serta setara kedudukannya dan tidak diskriminatif sebagai sesama parpol yang akan mengikuti pemilu pada tahun 2024. [6.3] Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan a quo, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait verifikasi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020. Dengan menggunakan pertimbangan hukum yang tertuang dalam Paragraf [3.13], [3.14], [3.15], [3.16], dan [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 secara mutatis mutandis berlaku terhadap pertimbangan hukum permohonan a quo. Oleh karena itu, amar Putusan a quo menyatakan, “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”. [6.4] Menimbang bahwa terkait dengan Putusan tersebut, kami, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pandangan/pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan Putusan a quo dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 96 [6.4.1] Bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang digunakan untuk menolak permohoan a quo adalah mutatis mutandis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, terlebih dahulu kami juga akan merujuk beberapa pokok pertimbangan hukum kami di dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 a quo dengan beberapa penekanan antara lain sebagai berikut: Bahwa terkait dengan konstitusionalitas ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 53/PUU-XV/2017 telah dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa “telah ditetapkan” sehingga jika dibaca secara utuh norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu menjadi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU”. Pertanyaan hukum mendasar yang perlu dijawab, apabila dikaitkan dengan ide dasar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah No 53/PUU-XV/2017 untuk memperkuat desain sistem pemerintahan presidensial adalah apakah norma “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945? Sehubungan dengan itu, merujuk pokok permohonan Pemohon, terdapat dua pertanyaan turunan yang juga perlu dijawab, yaitu: (1) apakah benar bahwa argumentasi Mahkamah tidak relevan lagi, khusus alasan hukum bahwa keberadaan norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu setelah Putusan Mahkamah No 53/PUU-XV/2017 dibangun atas semangat penyederhanaan partai politik dalam pemilu, yaitu belajar dari pengalaman Pemilu 2019? Apakah partai politik peserta pemilu yang telah diverifikasi untuk menjadi peserta pemilu pada satu periode pemilu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan kemudahan dan perlakukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak perlu diverifikasi kembali pada periode pemilu berikutnya? Bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kami akan menjelaskan perihal konstruksi baru Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang dikehendaki Pemohon. Dalam hal ini, sebagai termaktub dalam petitum, Pemohon menghendaki agar ketentuan a quo dimaknai menjadi “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverfikasi kembali untuk pemilu selanjutnya”. Artinya, norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” dimaknai (konstitusional bersyarat) menjadi “Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverfikasi kembali untuk pemilu selanjutnya”. Dengan memaknai secara benar dan saksama petitum Pemohon, makna baru yang dikehendaki tersebut menjadi tidak jelas ihwal partai politik yang bagaimana yang dikehendaki karena tidak dibedakan lagi antara partai politik yang belum terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan partai politik yang telah terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia, serta tidak pula dapat dibedakan status partai politik peserta pemilu dengan partai politik yang belum terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia serta partai politik yang telah terdaftar di kementerian hukum dan 97 hak asasi manusia. Artinya, makna baru yang dikehendaki Pemohon menghilangkan, atau setidak-tidaknya, mengaburkan status partai politik perserta pemilu sebagai status penting partai politik dalam UUD 1945. Selain itu, disadari atau tidak, pemaknaan baru yang dikehendaki Pemohon jelas-jelas mengeleminir peran KPU sebagai lembaga yang berwenang melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu. Bahwa sehubungan dengan itu, dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang mensyaratkan bahwa partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi sebagai peserta pemilu oleh KPU, apakah partai politik-partai politik yang telah pernah diverifikasi sebagai peserta pemilu juga berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk tidak diverifikasi kembali ketika hendak menjadi peserta pemilu dalam periode pemilu berikutnya? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menjawab pertanyaan lanjutan, apakah dengan tetap mengikuti proses verifikasi sebagai peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, partai politik yang telah diverifikasi dan dinyatakan lulus verifikasi dalam pemilu sebelumnya kehilangan kesempatan atau tidak dapat mencapai persamaannya dengan partai politik lainnya? Bahwa verifikasi keterpenuhan syarat menjadi partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sama sekali tidak menyebabkan partai politik tertentu kehilangan haknya untuk mencapai persamaan dengan partai politik lainnya. Sebab, semua partai politik berangkat dan berada pada titik yang sama ketika hendak menjadi partai politik peserta pemilu lagi pada pemilu berikutnya. Dengan berada pada posisi dan titik yang sama, maka segala beban pemenuhan syarat menjadi peserta pemilu juga ditanggung sama berat oleh masing-masing partai politik. Dengan demikian, ketika verifikasi ihwal keterpenuhan syarat diatur sebagai syarat menjadi partai politik peserta pemilu, maka sama sekali tidak terjadi kondisi di mana partai politik yang telah pernah diverifikasi dan lulus sebagai peserta pemilu kehilangan atau tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan persamaan dalam kepesertaannya menjadi peserta pemilu berikutnya. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sama sekali tidak relevan untuk diuji menggunakan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan uraian di atas, dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, kami menyampaikan pendapat hukum terkait sejumlah pertanyaan hukum yang muncul dari permohonan Pemohon sebagai berikut: Pertama, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa argumentasi Mahkamah terkait keberadaan norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu dibangun atas semangat penyederhanaan partai politik dalam pemilu tidak lagi relevan. Sebab, belajar dari pengalaman Pemilu 2019, penyederhanaan partai politik sama sekali tidak terjadi. Bahwa penilaian Pemohon a quo pada dasarnya hendak mendelegitimasi pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 53/PUU- XV/2017, hal mana dalam pertimbangan tersebut terkait norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah secara tegas menyatakan sebagai berikut : 98 [3.13.6] Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019. Bahkan, tidak hanya untuk Pemilu 2019, melainkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu periode-periode selanjutnya. Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah. Misalnya dalam Pemilu 2019, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak diverifikasi dan otomatis menjadi peserta pemilihan umum, maka jumlah peserta Pemilu 2019 akan menjadi semua partai politik yang memiliki kursi di DPR ditambah partai politik baru yang lulus verifikasi. Begitu pula di Pemilu 2024, seandainya pada Pemilu 2019 terdapat 12 partai politik yang memiliki kursi di DPR maka peserta Pemilu 2024 akan menjadi 12 partai politik ditambah dengan partai politik baru yang lulus verifikasi, akhirnya jumlah partai politik peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide besar menyederhanakan partai politik dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, yang menjadi desain konstitusional (constitutional design) UUD 1945, tidak akan pernah terwujud. Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Konstitusi untuk menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan dan telah dinyatakan lulus verifikasi. Berkenaan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 a quo, kami tidak berubah dan yakin bahwa pertimbangan untuk mempertahankan mekanisme verifikasi partai politik peserta pemilu untuk tujuan penyederhanaan partai politik peserta pemilu tidak kehilangan relevansi. Meski diuji dengan realitas jumlah peserta Pemilu 2019, di mana jumlah partai politik peserta pemilu lebih banyak dibandingkan jumlah partai politik peserta pemilu 2014. Kondisi demikian justru semakin memperkuat kebenaran pendapat hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, yang antara lain menyatakan verifikasi dapat memperkuat kesiapan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Mengenai keberadaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu untuk memberikan jaminan perlakukan yang sama bagi semua partai politik, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Sub- paragraf [3.13.7] hlm. 114 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: 99 …perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, maka seluruh syarat dan penetapan syarat bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tidak dapat dibeda-bedakan, baik karena alasan bahwa partai politik dimaksud memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena alasan telah mendapat dukungan dari rakyat melalui Pemilu. Bahwa perolehan suara partai politik dan kursi dalam suatu Pemilu haruslah dibedakan dari syarat yang harus dipenuhi setiap partai politik calon peserta Pemilu. Dalam hal bahwa satu partai politik tertentu memperoleh suara dan kursi dalam Pemilu, tidak berarti bahwa hal itu menjadi alasan bagi partai politik dimaksud untuk langsung dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu berikutnya atau menjadi perseta Pemilu tanpa harus diverifikasi lagi keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu. Bagaimanapun, perolehan suara dan kursi merupakan indikator kepercayaan rakyat terhadap partai politik dalam sebuah Pemilu, sedangkan keterpenuh-an syarat untuk menjadi calon peser