Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**MENOLAK** permohonan pengujian [[UU No. 10 Tahun 2016]] tentang Perubahan Kedua Atas [[UU No. 1 Tahun 2015]] tentang Penetapan Peraturan [[Pemerintah]] Pengganti [[UU No. 1 Tahun 2014|[[UU No. 1 Tahun 2014]] tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap [[UUD 1945]] yang diajukan oleh Drs. H. Akhmad Muqowam. ## Timeline - **2017-09-05**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2017-09-22**: Perbaikan permohonan diterima - **2017-12-14**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[12/PUU-XI/2013]] - [[17/PUU-VI/2008]] - [[33/PUU-VIII/2010]] - [[33/PUU-XIII/2015]] - [[4/PUU-VIII/2010]] - [[45/PUU-VIII/2010]] - [[45/PUU-XV/2017]] - [[57/PUU-XI/2013]] ### Perkara yang Merujuk - [[UU No. 10 Tahun 2016]] - [[UU No. 1 Tahun 2015]] - [[UU No. 24 Tahun 2003]] - [[UU No. 48 Tahun 2009]] - [[UU No. 8 Tahun 2011]] ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional 1. **[[Legal Standing]]**: Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang memadai 2. **[[Otonomi Daerah]]**: [[UU No. 10 Tahun 2016]] sejalan dengan [[Pasal 18 [[UUD 1945]] 3. **[[Hak Asasi Manusia]]**: Tidak ada pelanggaran terhadap [[Pasal 28D [[UUD 1945]] ### Precedential Value Putusan]] ini memperkuat prinsip bahwa pengaturan [[pilkada]] dalam [[UU No. 10 Tahun 2016]] tidak bertentangan dengan [[UUD 1945]]. ### Court Reasoning [[Mahkamah Konstitusi]] menolak permohonan karena pemohon tidak memiliki [[legal standing]] dan argumentasi yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan inkonstitusionalitas undang-undang. ## Dampak Putusan ### Implikasi Hukum - [[UU No. 10 Tahun 2016]] tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan [[UUD 1945]] - Memperkuat legitimasi pengaturan [[pilkada]] yang ada - Memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan [[pilkada]] di Indonesia ### Tindak Lanjut - Implementasi [[pilkada]] terus berjalan sesuai [[UU No. 10 Tahun 2016]] - Tidak ada perubahan dalam mekanisme [[pilkada]] ## Hakim Konstitusi **Majelis Hakim:** 1. **[[I Dewa Gede Palguna]]** 2. **[[Ida Ria Tambunan]]** 3. **[[Wahiduddin Adams]]** 4. **[[Manahan MP Sitompul]]** 5. **[[Arief Hidayat]]** 6. **[[Anwar Usman]]** 7. **[[Suhartoyo]]** 8. **[[Maria Farida Indrati]]** 9. **[[Saldi Isra]]** 10. **[[Aswanto]]** ## Catatan Penting - Putusan ini menunjukkan pentingnya [[legal standing]] dalam permohonan pengujian - Memperkuat prinsip [[otonomi daerah]] dalam konteks [[pilkada]] - Memberikan panduan untuk kasus-kasus serupa di masa depan ## Constitutional Analysis ### Prinsip-Prinsip Konstitusional Putusan ini mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental: - **[[Negara Hukum]]**: Supremasi hukum dan konstitusi - **Demokrasi**: Kedaulatan rakyat dan partisipasi publik - **Hak Asasi Manusia**: Perlindungan hak-hak fundamental - **[[Keadilan Sosial]]**: Kesetaraan dan kesejahteraan bersama ### Pengujian Konstitusionalitas Mahkamah menerapkan parameter pengujian: 1. **Kewenangan pembentuk UU*