Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman - Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman, pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan pengujian formil terhadap UU Cipta Kerja seharusnya ditolak, sebab pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. - Dan karenanya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman, berpendapat bahwa pemeriksaan pengujian materiil terhadap UU Cipta Kerja dapat terus dilanjutkan. b. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh - Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, menerangkan bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil karena UU 12/2011 tidak mengatur metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah tidak tepat, sebab UU PPP bukan sebagai batu uji yang dapat menyebabkan UU Cipta Kerja inkonstitusional. - Dan karenanya, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, berpendapat pengujian materiil terhadap UU Cipta Kerja masih dapat dilakukan, sebab dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk sesuai UU PPP, justru materi muatannya bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sebaliknya, dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan UU PPP, justru materi muatannya sesuai dengan UUD NRI 1945. 17. Sehubungan dengan itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman juga menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021, yang pada pokoknya 36 kembali menegaskan bahwa pengujian materiil masih dapat terus dilanjutkan. 18. Di kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman juga menyampaikan bahwa terdapat “dilema konstitusional” ketika materi muatan yang semula diatur dalam suatu UU, dan kemudian dirubah dengan UU Cipta Kerja, tetapi yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah materi muatan yang diatur lebih lanjut ke dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Lebih lanjut Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman, menjelaskan bahwa dalam praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, terdapat kasus seperti di atas, yakni dalam perkara pengujian konstitusionalitas UU Sumber Daya Air, dimana Mahkamah membatalkan keseluruhan UU a quo karena inkonstitusionalitas Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari UU Sumber Daya Air. 19. Bahwa selain pemaparan Poin 12 s.d. Poin 18 di atas, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021, perlu juga menjadi pertimbangan: “Mengadili: ... Dalam Pokok Permohonan: ... 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; ...” 37 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 secara tegas menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku, meskipun telah dinyatakan cacat formil. UU Cipta Kerja yang dinyatakan masih tetap berlaku, seyogyanya membawa konsekuensi hukum Permohonan a quo tidak kehilangan objek. 20. Lain daripada itu, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan tersebut diucapkan, maka seyogyanya juga, di tengah masa tenggat perbaikan formil UU Cipta Kerja tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menguji konstitusionalitas materi muatan UU Cipta Kerja, in casu konstitusionalitas Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja yang telah diterjemahkan oleh Negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juncto Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. Hal ini patut dilakukan sebagai langkah hukum dan gerakan harmonis penyempurnaan UU Cipta Kerja dari segi formil maupun materiil, serta menanggulangi dampak meluas yang merugikan. 21. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kiranya langkah hukum dan gerakan harmonis di atas tetap diwujudkan dalam Putusan yang kelak menjadi dasar perbaikan UU Cipta Kerja, terutama dari segi materiil, dalam hal ini setidaknya Mahkamah Konstitusi memberikan pendapatnya atas frasa “Perizinan Berusaha” yang menjadi kemasygulan stakeholders pelayanan kesehatan hewan. 22. Langkah hukum dan gerakan harmonis demikian sesungguhnya sedari dulu telah menjadi sikap konsisten Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi, di antaranya tercermin dalam Putusan Nomor 55/PUU- XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020. Meskipun dalam putusannya Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan Pemohon, namun demikian Mahkamah Konstitusi telah dengan baik memberikan pendapat, penilaian dan rambu-rambu terhadap persoalan pemilihan umum serentak, 38 terutama buah pikiran Mahkamah Konstitusi atas 5 (lima) pilihan model keserentakan pemilihan umum: Paragraf [3.16] Bagian Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020 …Bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu: 1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; 2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden; Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi 39 teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum;… Bahwa pendapat, penilaian dan rambu-rambu yang telah diberikan Mahkamah Konstitusi di atas, sekarang ini menjadi salah satu materi muatan dalam RUU Pemilu. Hal ini menjadi bukti kuat atas peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang mumpuni dalam mendorong langkah hukum dan gerakan harmonis penyempurnaan konstitusi. 23. Untuk itu dengan adanya Permohonan a quo, setidaknya Mahkamah Konstitusi dapat kembali menunjukkan perannya sebagai pengawal konstitusi dengan memberikan pendapat, penilaian dan/atau rambu-rambu terhadap frasa “Perizinan Berusaha” pada Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja yang berkenaan dengan kepentingan stakeholders pelayanan kesehatan hewan. 24. Sehubungan dengan itu, sesungguhnya perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi dari putusan sebelumnya dapat dibenarkan sepanjang perubahan itu didasarkan pada alasan yang substansial. Melalui Putusan Nomor 24/PUU-XVII/2019 tanggal 16 April 2019, Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan: Paragraf [3.18] Bagian Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 24/PUU-XVII/2019 tanggal 16 April 2019 …Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi common law, yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi… 40 Bahwa Permohonan a quo sebagai langkah hukum dan gerakan harmonis penyempurnaan UU Cipta Kerja kiranya menjadi alasan subtansial bagi Mahkamah Konstitusi untuk merubah pendiriannya dari putusan-putusan yang berkenaan dengan UU Cipta Kerja. 25. Dengan demikian, kami mohon agar Mahkamah Konstitusi memeriksa Permohonan a quo tentang Pengujian UU Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945, dengan alasan-alasan berikut ini: A. Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang Menjamin Hak Konstitusional para Pemohon dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak 26. Gagasan awal disusunnya UU Cipta Kerja dapat diketahui dari pandangan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna tanggal 20 Oktober 2019, dimana beliau menyampaikan bahwa untuk menarik investasi masuk ke Indonesia adalah dengan cara mencabut dan menyederhanakan berbagai regulasi yang dianggap menghambat investasi, salah satu caranya adalah dengan membentuk sebuah undang-undang dengan konsep Omnibus Law yang merevisi banyak undang-undang sekaligus dalam sebuah undang-undang besar. UU Cipta Kerja telah mengubah 79 undang-undang dan dari sekian banyak undang-undang yang diubah tersebut, terdapat undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan para Pemohon, yakni UU Nakeswan. 27. Dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, UU Nakeswan dijelaskan termasuk dalam Urutan Klaster 1 Penyederhanaan Perizinan Berusaha dan dikelompokan sebagai Perizinan Sektor Pertanian, sehingga menjadi salah satu daftar undang-undang yang diubah. Bahwa alasan perubahannya adalah sebagai berikut: “Ketiga, dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 (UU Nakeswan). Pada saat diundangkan, UU Nakeswan masih dianggap belum mempertimbangkan aspek perdagangan internasional. Sama seperti sebelumnya, aturan dalam beberapa peraturan perundang-undangan 41 di Indonesia mengalami sengketa di dunia internasional, terutama yang berkaitan dengan aturan self-sufficiency. Oleh karena itu, aturan terkait penyediaan benih dan/atau bibit serta pemasukan ternak dan produk hewan di dalam UU Nakeswan perlu dikaji kembali.” 28. Bahwa kemudian Matriks Analisis RUU Cipta Kerja memaparkan dasar Perubahan UU Nakeswan, dalam hal ini Pasal 69 dan Pasal 72 UU Nakeswan, perubahannya adalah untuk dan agar: Dasar Pasal 69 Pasal 72 Alasan Perubahan Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha. Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha. Potensi Implikasi Pelayanan kesehatan hewan dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas. Meningkatkan transfer teknologi di kedokteran hewan. 29. Dari pemaparan poin di atas mengenai isi Naskah Akademis RUU Cipta Kerja sehubungan dengan Pasal 69 dan Pasal 72 UU Nakeswan, diketahui tidak ada penjelasan rinci mengapa ketentuan tersebut kemudian diubah. Hanya sebatas alasan untuk “Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.” agar “Pelayanan kesehatan hewan dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas.” dan “Meningkatkan transfer teknologi di kedokteran hewan.” Dalam hal ini, RUU Cipta Kerja, tidak menjelaskan bagaimana keterkaitannya sehingga dibutuhkan perubahan. 30. Berangkat dari isi Naskah Akademik RUU Akademik di atas, Perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) UU Nakeswan kemudian dituangkan melalui Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja yang digadang-gadangkan dapat memberikan “Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.” 31. Namun demikian ide “Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha.” tersebut di atas, justru malah merugikan Hak Konstitusional PARA PEMOHON dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana amanat Pasal 2