Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, selanjutnya disebut UU Perbankan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 24 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 25 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan: 1. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gono-gini) terhadap suami Pemohon di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh Nomor 21/Pdt-G/2012/MS-BNA tertanggal 1 Februari 2012. Dalam gugatan harta bersama (gono-gini) tersebut dicantumkan sejumlah harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon di sejumlah bank di Kota Banda Aceh dan Bank Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Namun, dalam jawaban gugatan yang disampaikan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tertanggal 21 Maret 26 2012, dan dipertegas lagi dalam duplik tertanggal 18 April 2012, suami Pemohon melalui kuasa hukumnya yang bernama Darwis, SH, menyangkal dan menolak keberadaan seluruh tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon pada sejumlah bank di Kota Banda Aceh dan bank di Kabupaten Aceh Besar tersebut; 2. Bahwa atas perbedaan dan perselisihan antara Pemohon dengan suami Pemohon tentang keberadaan tabungan dan deposito yang dimaksud, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh kemudian meminta sejumlah bank tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud demi kepentingan perlindungan harta bersama yang kedudukannya dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang, dengan rincian: a. Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar, tertanggal 21 Mei 2012 b. Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh, tertanggal 21 Mei 2012. c. Bank BRI Cabang KCP Peunayong, Banda Aceh, 6 Juni 2012; 3. Bahwa terhadap surat yang dikirim oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tersebut, bank-bank tersebut menolak memberikan keterangan dengan alasan tidak dapat memenuhi panggilan dikarenakan menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah. [3.8] Menimbang bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”; [3.9] Menimbang bahwa memperhatikan dalil Pemohon serta dihubungkan dengan hak konstitusional Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, menurut Mahkamah, hak atas harta benda yang merupakan harta bersama selama perkawinan merupakan harta yang harus dilindungi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah meniadakan hak konstitusional 27 Pemohon sebagai seorang istri atas harta bersama yang harus dilindungi, karena Pemohon tidak dapat mengetahui jumlah harta tersebut. Apalagi faktanya Pemohon juga sudah bermohon kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh untuk meminta beberapa bank yang di dalamnya ada harta bersama Pemohon untuk memberikan keterangan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud demi kepentingan perlindungan harta bersama, namun hal tersebut ditolak oleh bank dengan alasan kerahasiaan nasabah sebagaimana ditentukan dalam UU Perbankan a quo. Menurut Mahkamah, dalam perkara a quo terdapat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang dialami oleh Pemohon. Terlebih lagi secara faktual terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.