Permohonan Pembatalan Penetapan Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 22 Desember 2008, dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Sanggau Tahun 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 bertanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau Putaran II Tahun 2008 yang menetapkan Pemohon memperoleh 104.899 suara di bawah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang memperoleh 109.942 suara; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 39 3. tenggang waktu pengajuan keberatan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada 40 Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Sanggau sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 bertanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau Putaran II Tahun 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut: 41 - bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau, yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 25 Tahun 2008 bertanggal 9 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau Putaran II Tahun 2008 (bukti T-1); - bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 bertanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau Putaran II Tahun 2008 (bukti P-16). Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh suara sejumlah 104.899 suara, yang berada pada peringkat kedua di bawah Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang berada pada peringkat kesatu dengan memperoleh 109.942 suara; - Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 yang dilakukan oleh Termohon ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2008 bertanggal 23 Desember 2008, sedangkan permohonan keberatan diajukan ke Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2008 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 135/PAN.MK/XII/2008, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 30 Desember 2008 dengan Nomor 64/PHPU.D-VI/2008; [3.8] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah Selasa, 23 Desember 2008, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 yang menentukan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling 42 lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, maka pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, serta permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008, maka Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau periode 2008-2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2008 bertanggal 6 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah