Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kewenangan, tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, kedudukan hukum dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah menegaskan terkait dengan permohonan Pemohon. Dalam Persidangan Pemeriksaan dengan agenda sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada 22 Juni 2022, Pemohon menyatakan tidak memperbaiki permohonannya, sehingga dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon bertanggal 30 April 2022 yang diajukan ke Mahkamah melalui Kepaniteraan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57/PUU/PAN.MK/AP3/05/2022 pada tanggal 30 April 2022; Kewenangan Mahkamah [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Selanjutnya, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib 23 Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776, maka dengan demikian permohonan Pemohon diajukan pada hari ke 46 (empat puluh enam) sejak UU 5/2022 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776; [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan a quo, Pemohon dalam Persidangan Pemeriksaan dengan agenda sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan pada 22 Juni 2022 pun menyatakan telah mengakui pengajuan permohonannya telah melewati syarat tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 63/PUU-XX/2022, tanggal 22 Juni 2022]; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU 5/2022 terhadap UUD 1945 diajukan telah melewati tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU 5/2022 diundangkan, yaitu diajukan pada hari ke-46 (empat puluh enam) sejak UU a quo diundangkan. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak memenuhi syarat tenggang waktu dalam pengajuan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil maka kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan. 4.