Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438, selanjutnya 33 disebut UU 33/2004), terhadap UUD 1945, (vide dalam Perihal Permohonan para Pemohon) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon, sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Pemohon I dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan yang menjadi pengurus badan hukum berupa lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang memprakarsai, memfasilitasi, dan mengembangkan terwujudnya pembagian dana bagi hasil migas Blok Cepu bagi daerah Kabupaten Blora dan mendorong tumbuhnya perhatian, partisipasi, dan komitmen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah di perkumpulan guna meningkatkan martabat bangsa dan negara melalui pembagian dana bagi hasil migas yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Akta Notaris Nomor 48, Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora yang telah terdaftar di kantor Notaris Elizabeth Estiningsih, S.H., bertanggal 08 Agustus 2019 [vide Lampiran 1 permohonan para Pemohon]; [3.3.2] Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII, dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia, beranggapan hak konstitusional para Pemohon dengan tidak didapatkannya Dana Bagi Hasil dari Blok Cepu untuk Kabupaten Blora yang masuk dalam Wilayah Kerja, sedangkan Kabupaten Banyuwangi [Sic!] yang bukan masuk dalam Wilayah Kerja justru mendapatkan bagian dari Dana Bagi Hasil Blok Cepu dengan perbandingan antara Blora dengan Bojonegoro sangat berbeda jauh, karena Dana Bagi Hasil yang diperoleh Bojonegoro dari Blok Cepu sangat besar dari tahun 2016 serta selalu mengalami peningkatan hingga di tahun 2019, Dana Bagi Hasil yang diperoleh Bojonegoro sebesar 2,7 Triliun yang berkontribusi sangat besar untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan Dana Bagi Hasil khusus dari Blok Cepu yang diperoleh Kabupaten Blora adalah 0 (nol) rupiah, oleh karenanya secara potensial dirugikan dengan berlakunya norma pasal-pasal yang diajukan pengujian [vide permohonan para Pemohon halaman 10]; 34 [3.3.3] Bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 11 Agustus 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim karena kewajibannya telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan para Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/PMK/2005); [3.3.4] Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Agustus 2020 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 3 September 2020. Dalam perbaikan permohonannya, para Pemohon telah menguraikan sistematika: Judul, Identitas Para Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Para Pemohon, Norma-norma yang Diajukan Untuk Diuji, Alasan Permohonan, dan Petitum; [3.3.5] Bahwa para Pemohon prinsipal dalam Surat Kuasa Khusus memberi kuasa kepada Arif Sahudi, S.H., M.H., Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H., M.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., Mohammad Arnaz, S.H., Utomo Kurniawan, S.H., dan Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., akan tetapi atas nama kuasa Mohammad Arnaz, S.H. dalam permohonan awal maupun pemohonan perbaikan tidak pernah turut menandatangani permohonan dimaksud, sehingga Mahkamah mengesampingkan kuasa hukum atas nama Mohammad Arnaz, S.H. dalam permohonan a quo; Bahwa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 3 September 2020, berkaitan dengan kedudukan hukum, para Pemohon menyatakan bahwa atas nama Georgius Limart Siahaan, S.H. dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum dianggap tidak sebagai kuasa lagi karena tidak menandatangani surat perbaikan permohonan dan untuk Pemohon VIII dan Pemohon IX dianggap tidak sebagai Pemohon lagi karena menarik diri sebagai Pemohon [vide Risalah Sidang Perbaikan Permohonan Nomor 63/PUU-XVIII/2020, bertanggal 3 September 2020]; 35 [3.3.6] Bahwa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 3 September 2020, para Pemohon juga meminta kepada Panel Hakim untuk melaksanakan sidang perbaikan permohonan kedua dengan alasan sebagian Pemohon belum menjelaskan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan. Namun, Panel Hakim menyatakan bahwa dalam hukum acara Mahkamah tidak dikenal sidang perbaikan kedua kecuali Mahkamah memandang perlu untuk melaksanakan sidang pemeriksaan perbaikan tambahan untuk meminta klarifikasi terhadap hal-hal tertentu yang bersifat khusus dan dianggap perlu [vide Risalah Sidang Perbaikan Permohonan Nomor 63/PUU-XVIII/2020, bertanggal 3 September 2020]; [3.3.7] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.3.4], Paragraf [3.3.5], dan Paragraf [3.3.6] pada dasarnya telah memuat format suatu permohonan pengujian undang- undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan mengajukan permohonan para Pemohon setelah dilakukan perbaikan dalam permohonannya, bahwa pokok permohonan a quo adalah mengenai norma dalam UU 33/2004 yang mengatur persentase pembagian Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi kepada kabupaten/kota penghasil. Menurut para Pemohon, aturan ini menyebabkan kerugian hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora yang tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil secara maksimal dari Blok Cepu, yang berpengaruh terhadap anggaran pendidikan, kebutuhan akan listrik, dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang lambat dan terbatas bagi kemajuan dan