Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo, sebagai berikut: Bahwa permohonan a quo berkaitan dengan pengujian ketentuan norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014, yang masing-masing selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 UU 28/2014: “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil Karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Pasal 30 UU 28/2014: “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual Hak Ekonominya, kepemilikan Hak Ekonominya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Pasal 122 UU 28/2014: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil Karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: 531 a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.” Terhadap ketentuan norma-norma tersebut, menurut Pemohon adalah inkonstitusional oleh karena itu dalam petitum permohonan Pemohon memohon agar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo setelah dicermati secara saksama saya mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa ketentuan norma Pasal 18 UU 28/2014 yang menjadi pemicu (trigger) dari persoalan yang mengemuka baik ketentuan normanya maupun pada tataran empiriknya tidak dapat dilepaskan dari adanya 2 (dua) esensi pokok yang termuat dalam norma tersebut yang mengandung contracditio in terminis. Adapun substansi yang mengandung pertentangan dalam norma a quo adalah, disatu sisi norma a quo membuka peluang untuk dilakukannya perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, namun di sisi lainnya norma a quo juga mengatur adanya akibat yuridis bahwa perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu tersebut beralih kembali kepada pencipta setelah perjanjian mencapai 25 (dua puluh lima) tahun. Bahwa apabila hal demikian dikaitkan dengan terminologi perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, maka secara sederhana dapat ditangkap pemaknaan bahwa perjanjian tersebut adalah pelepasan atas hak kebendaan tanpa adanya syarat untuk dijual kembali atau dengan sendirinya kembali kepada pemegang hak semula sampai batas yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, adanya syarat pengalihan kembali kepada pemegang hak (pencipta) adalah menjadikan perjanjian yang demikian adalah merupakan bentuk perjanjian yang tidak jelas baik karakter maupun sifatnya. Bahkan bisa jadi, munculnya norma Pasal 18 UU 28/2014 a quo semata-mata untuk menjemput adanya perjanjian jual lepas dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dibuat antara penjual dan 532 pembeli sebelum UU 28/2014 diberlakukan. Bahwa dalam undang-undang hak cipta sebelum UU 28/2014 menegaskan, bahwa menurut sifatnya hak cipta adalah hak kebendaan yang dapat diperjualbelikan secara absolut berdasarkan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract-vide Pasal 1338 KUHPerdata), yang hingga saat ini tetap menjadi salah satu asas fundamental yang dipraktikkan dalam negara dengan sistem common law, civil law maupun negara dengan sistem hukum lain. Sebab selain asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang bersifat universal yang berlaku di semua negara, asas kebebasan berkontrak juga mengandung makna sebagai suatu perwujudan kehendak bebas dari para pihak yang berarti juga sebagai pancaran atas pengakuan hak asasi manusia. Bahwa dugaan ketentuan norma Pasal 18 UU 28/2014 tersebut hanya sekedar menjemput kasus-kasus konkrit adanya perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, yang sudah diperjanjikan sebelum UU 28/2014 diberlakukan dapat dibuktikan setelah saya menelusuri norma-norma dari UU 19/2002 yang tidak satupun memuat tentang perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya norma Pasal 122 UU 28/2014 yang berdampak dapat menjangkaunya peristiwa hukum berupa perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dibuat sebelum adanya norma Pasal 122 UU 28/2014 tersebut dan fakta ini juga yang menegaskan bahwa Pasal 122 UU 28/2014 jelas melanggar prinsip pemberlakuan undang-undang yang seharusnya tidak boleh diperlakukan secara retroaktif. Sebab, perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu adalah kesepakatan para pihak yang menjadi hak/kewenangan absolut untuk dijual secara putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu menjadi hak/kewenangan secara personal sepenuhnya bagi yang membuat kesepakatan. Oleh karena itu, jika memang para pihak ada yang merasa dirugikan atas perbuatan hukum dalam membuat kesepakatan jual beli dengan sistem putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu sebelum UU 28/2014 diberlakukan, maka dapat menyelesaikan sengketanya melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau badan peradilan yang dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pengadilan niaga [vide Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU 28/2014], karena substansi permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sengketa antar privat yang sejatinya negara tidak 533 boleh campur tangan, bukan justru memaksakan untuk memberlakukan ketentuan norma Pasal 122 UU 28/2014 a quo secara retroaktif, sekalipun dengan argumentasi sifat hak cipta yang melekat prinsip “reversionary right” dan “general principles of intellectual property law”. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 30 UU 28/2014, setelah dicermati norma a quo justru memberi penegasan, bahwa sejak berlakunya UU 28/2014 tata cara peralihan hak atas karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, maka hak ekonominya beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Ketentuan norma a quo bersifat ke depan yang artinya setelah berlakunya UU 28/2014 tidak dikenal lagi sistem peralihan hak cipta secara jual putus dan/atau peralihan tanpa batas waktu dalam pengertian yang sebenarnya, yaitu tanpa memisahkan hak moral dan hak ekonomi. Oleh karena itu, ketentuan norma ini menjadi penegasan bahwa terdapat contracditio in terminis antara ketentuan norma Pasal 18 dengan Pasal 30 UU 28/2014 a quo. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan Pemohon a quo mengabulkan sebagian, sebagai berikut : 1. Terhadap ketentuan norma Pasal 18 UU 28/2014, Menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanang frasa “yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta” sepanjang tidak dimaknai “perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu sebagaimana pengertian secara terbatas tentang pengalihan atas hak cipta sebagaimana sifat dan perlindungan hukum atas hak cipta”. 2. Terhadap ketentuan norma Pasal 30 UU 28/2014, Menyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Terhadap ketentuan norma Pasal 122 UU 28/2014, Menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 534 *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.30 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait dan kuasanya. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 535 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa